Tumbang Tindih Lahan Mencapai 77,3 Juta Ha

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan. Sebelumnya ia menyatakan bahwa ada sebanyak 77,3 juta hektare (ha) atau 40,6 persen lahan di Indonesia pemanfaatannya masih tumpang tindih satu sama lain. Ini terjadi di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama. "Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari. Untuk itu, ia memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) gotong-royong menyelesaikan kompilasi seluruh peta tematik. Sejauh ini, pemerintah baru berhasil menggabungkan 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. "Tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai pada Desember 2020," terang Jokowi. Kompilasi ini merupakan bagian dari kebijakan satu peta (one map policy). Setelah seluruh peta tematik digabungkan, pemerintah akan fokus mengidentifikasi masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. "Makanya saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal," ucap Jokowi. Dengan satu geoportal, sambung Jokowi, masing-masing K/L dan pemerintah daerah bisa memperoleh informasi dari satu basis data yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ini terwujud, diharapkan tak ada lagi perbedaan data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. "Saya juga ingin mengingatkan kementerian dan lembaga, lalu pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan," tutur Jokowi. Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan geoportal kebijakan satu peta pada akhir 2018 lalu. Jokowi saat itu menegaskan tak mau lagi mendengar masalah tumpang tindih yang menjadi biang kerok kendala pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sebelumnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing. Hanya saja, peta tersebut tidak pernah diintegrasikan satu sama lain sehingga menghambat proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.JK05
Tag :

Berita Terbaru

Wali Kota Mojokerto Ajak Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Wali Kota Mojokerto Ajak Remaja Jaga Kesehatan Reproduksi untuk Wujudkan Generasi Emas 2045

Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 16:46 WIB

SURABAYAPAGI.com, Mojokerto - Menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya dengan pendidikan yang baik, tetapi juga harus didukung…

Tinjau Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan, Dewan Komisaris PLN Tekankan Keandalan Sistem Transmisi

Tinjau Kesiapan Infrastruktur Kelistrikan, Dewan Komisaris PLN Tekankan Keandalan Sistem Transmisi

Jumat, 12 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Dalam rangka memastikan keandalan sistem kelistrikan serta memantau progres pembangunan infrastruktur strategis ketenagalistrikan, D…

Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Pak Yes Pamer Prestasi dan Capaian

Sampaikan Pertanggungjawaban APBD 2025, Pak Yes Pamer Prestasi dan Capaian

Jumat, 12 Jun 2026 16:24 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 16:24 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Rapat paripurna DPRD Lamongan dalam rangka mendengarkan pertanggungjawabkan APBD tahun 2025, pada Jum'at (12/6/2026), menjadi…

Kembalinya Kaji Ghofur Nahkodai PKB, Bukti Kaderisasi Setengah Hati

Kembalinya Kaji Ghofur Nahkodai PKB, Bukti Kaderisasi Setengah Hati

Jumat, 12 Jun 2026 15:53 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 15:53 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Kembalinya H. Abdul Ghofur nahkodai DPC PKB Lamongan Periode 2026-2031, menjadi salah satu bukti selama ini kaderisasi di internal…

KAI Daop 7 Madiun Komitmen Ajak Pelanggan Gunakan Acces by KAI untuk Bertransaksi

KAI Daop 7 Madiun Komitmen Ajak Pelanggan Gunakan Acces by KAI untuk Bertransaksi

Jumat, 12 Jun 2026 14:09 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 14:09 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Dalam peningkatan layanan digital melalui berbagai pembaruan aplikasi Access by KAI yang merupakan langkah strategis guna memberikan…

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Kompak Tanam Pohon

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Kompak Tanam Pohon

Jumat, 12 Jun 2026 12:00 WIB

Jumat, 12 Jun 2026 12:00 WIB

SURABAYAPAGI.com, Sidoarjo - Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 diperingati di Kabupaten Sidoarjo. Pemkab Sidoarjo menggerakkan program Sidoarjo Asri atau…