Tumbang Tindih Lahan Mencapai 77,3 Juta Ha

Jumat, 07 Feb 2020 19:04 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan. Sebelumnya ia menyatakan bahwa ada sebanyak 77,3 juta hektare (ha) atau 40,6 persen lahan di Indonesia pemanfaatannya masih tumpang tindih satu sama lain. Ini terjadi di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama. "Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis 6 Februari. Untuk itu, ia memerintahkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) gotong-royong menyelesaikan kompilasi seluruh peta tematik. Sejauh ini, pemerintah baru berhasil menggabungkan 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. "Tinggal satu peta tematik terkait dengan peta batas administrasi desa atau kelurahan yang ditargetkan selesai pada Desember 2020," terang Jokowi. Kompilasi ini merupakan bagian dari kebijakan satu peta (one map policy). Setelah seluruh peta tematik digabungkan, pemerintah akan fokus mengidentifikasi masalah tumpang tindih antar informasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah. "Makanya saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal," ucap Jokowi. Dengan satu geoportal, sambung Jokowi, masing-masing K/L dan pemerintah daerah bisa memperoleh informasi dari satu basis data yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika ini terwujud, diharapkan tak ada lagi perbedaan data antara satu kementerian dengan kementerian lainnya. "Saya juga ingin mengingatkan kementerian dan lembaga, lalu pemerintah daerah agar segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan," tutur Jokowi. Sebagai informasi, pemerintah resmi meluncurkan geoportal kebijakan satu peta pada akhir 2018 lalu. Jokowi saat itu menegaskan tak mau lagi mendengar masalah tumpang tindih yang menjadi biang kerok kendala pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Sebelumnya, setiap kementerian dan lembaga memiliki peta masing-masing. Hanya saja, peta tersebut tidak pernah diintegrasikan satu sama lain sehingga menghambat proses percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.JK05

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Gelar Recovery Air Bushing 500 kV di GISTET Paiton, PLN Perkuat Keandalan untuk Stakeholder Strategis

Sabtu, 11 Apr 2026 21:00 WIB

SurabayaPagi, Probolinggo - PLN kembali menunjukkan respons cepat, sigap, dan terukur dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan di Jawa Timur, khususnya pada…

IBT GISTET 500 kV Waru Tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, PLN Sokong Kelistrikan Jawa Timur

Sabtu, 11 Apr 2026 17:29 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali (UIP JBTB) kembali mencatat kemajuan signifikan dalam p…

Halal Bihalal SAPMA Jatim Jadi Ajang Konsolidasi dan Penjaringan Kader

Sabtu, 11 Apr 2026 08:00 WIB

‎‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun- – Kegiatan halal bihalal yang digelar PC SAPMA Kota Madiun tak sekadar menjadi ajang silaturahmi, namun juga dimanfaatkan sebagai mo…

Wujudkan Ketahanan Pangan Dampak Dinamika Global, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Salurkan Bantuan CPP

Jumat, 10 Apr 2026 16:52 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Tulungagung - Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menyalurkan bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada ribuan warga di…

Khofifah Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf, Cegah Sengketa dan Penyusutan Aset

Jumat, 10 Apr 2026 14:45 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pesantren, perguruan tinggi, dan masyarakat u…

Libatkan 56 Bidang Lomba, LKS Dikmen Jatim 2026 Perluas Kompetisi Lintas Jenjang

Jumat, 10 Apr 2026 14:38 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menutup Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah (Dikmen) Tingkat Provinsi Jawa …