DPR Desak Pembahasan RUU Pemasyarakataan Dipercepat

Minggu, 29 Mar 2020 21:49 WIB

Imbas merebaknya virus corona di masyarakat mengakibatkan sejumlah agenda penting pemerintah mengalami penundaan. Misalnya saja pembahasan RUU. Padahal semakin lama agenda tersebut ditunda akan semakin sulit untuk terealisasi. SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Diketahui sejumlah RUU masih menunggu keputusan pengesahannya. Seperti contoh RUU Pemasyarakatan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan lain-lain. Anggota komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan pembahasan RUU Pemasyarakatan harus dilakukan dengan cepat untuk mencegah mewabahnya covid-19 di Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (rutan). “Saya setuju RUU Pemasyarakataan dibahas kembali untuk disahkan menjadi UU dan pemerintah untuk mencabut PP No. 99. Pengesahan RUU dan pencabutan PP ini untuk mengurangiover capacity di lapas dan rutan,” kata Nasir Djamil. Dengan disahkannya menjadi UU, maka peraturan pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 tentang aturan remisi terpidana narkoba bisa dicabut. Pasalnya, ia menilai selama ini PP 99 telah membatasi hak-hak narapidana. Kondisi itu pun berimbas dengan makin banyaknya penghuni lapas maupun rutan di Indonesia sehingga muncul masalah di lapas, mulai dari kelebihan muatan, pembinaan, fasilitas hingga pendanaan. Dalam penyusunan undang-undang, menurutnya tidak boleh ada pembebanan kepada para napi. Kecuali hal itu merupakan keputusan dari pengadilan. Bahkan, imbuhnya, selama ini juga PP tersebut tidak ada SOP-nya di masing-masing instansi pemberi JC (Justice Collabolator). “Apabila pemerintah tidak menempuh langkah pencegahan dengan cara segera menyetujui pengesahan RUU pemasyarakatan dan atau mencabut PP 99, berarti telah membiarkan lapas menjadi kuburan massal sebagai akibat dari corona yang diproyeksikan mencapai puncak penyebarannya beberapa bulan ke depan,” ujarnya. Sebelumnya, pengamat kebijakan public Trubus Rahadiansyah meminta anggota DPR untuk segera bertindak terkait RUU Pemasyarakatan. Gerak cepat degan mengesahkan RUU ini menjadi UU dinilai bisa menyelamatkan ribuan narapidana yang ada di dalam lapas dan rutan. “Mau tidak mau RUU pemasyarakataan harus segera disahkan menjadi UU. Ini justru harus menjadi prioritas dan mendesak. Dengan adanya UU itu, nantinya akan mencabut PP No. 99,” ungkapnya.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Membangun Ketahanan Keluarga, FHISIP Unisda Teken MoU dengan Pengadilan Agama

Jumat, 24 Apr 2026 07:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan, menjalin kerja sama s…

Stok Beras Bulog Cetak Rekor 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Jumat, 24 Apr 2026 05:08 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Surabaya – Perum BULOG kembali menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk pertama kalinya se…

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…