Pemerintah Tetapkan Darurat Sipil Ketimbang Lockdown

Senin, 30 Mar 2020 22:06 WIB

Pemerintah tetapkan status darurat sipil terhadap penyebaran virus corona (Covid-19). Hal itu akan meningkatkan disiplin dalam penjagaan jarak fisik atauphysical distancing. SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo berencana menerapkan kebijakan darurat sipil. Konsep itu dinilai perlu untuk mendisiplinkansocial distancing pada warga. "Saya minta pembatasan sosial berskala besar,physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi sehingga tadi juga sudah saya sampaikan perlu didampingi kebijakan darurat sipil," tegas Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020. Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menyinggung soal karantina wilayah. Menurut dia, kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. "Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki visi yang sama," kata dia. Karantina wilayah tak boleh smebarangan dilakukan. Ia ingin seluruh kebijakan dikalkulasikan terlebih dahulu dampaknya disemua lini sebelum menerpakan kebijakan itu. "Semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada," kata dia. Terpisah, hal yang sama juga dituturkan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Doni Monardo. "Aturan ini sedang dibahas kemudian untuk bisa menyusun sebuah konsep yang tak hanya kita bisa mengurangi risiko yang besar, tapi juga kita juga bisa meningkatkan kesadaran kolektif di masyarakat," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo usai rapat terbatas, Senin (30/3). Salah satu opsinya adalah dengan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan disiplinphysical distancing. Hal itu untuk mendorong disiplin masyarakat. "Peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi dengan penegakan hukum bagi mereka yang tak disiplin," terang Doni yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sejalan dengan itu, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengungkapkan saat ini pemerintah mendorong Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal tersebut akan digabung dengan aturan pendisiplinan yang dikeluarkan oleh Polri. "Tahapan sekarang adalah PSBB sesuai UU No.6/2018 dilengkapi Pendisiplinan Hukum sesuai Maklumat Kapolri pada 19 Maret 2020," jelas Fadjroel.

Editor : Redaksi

Tag :

Berita Terbaru

Membangun Ketahanan Keluarga, FHISIP Unisda Teken MoU dengan Pengadilan Agama

Jumat, 24 Apr 2026 07:07 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Islam Darul ‘Ulum (Unisda) Lamongan, menjalin kerja sama s…

Stok Beras Bulog Cetak Rekor 5 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah RI

Jumat, 24 Apr 2026 05:08 WIB

SURABAYA PAGI.COM, Surabaya – Perum BULOG kembali menorehkan capaian bersejarah dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Untuk pertama kalinya se…

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan. …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…