SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI turut memberikan perhatian akibat merosotnya harga migas di seluruh dunia. Dalam kondisi yang sulit ini, Ketua Bidang Perdagangan, Perindustrian, ESDM Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Rama Datau mengatakan perlu dilakukan Konsolidasi Kelembagaan khususnya di Sektor Hulu Migas.
Selain itu, HIPMI juga menyarankan agar dapat memberikan berbagai macam Insentif dan penyederhanaan aturan.
"Untuk memperbaiki kondisi tersebut, kami menyarankan agar ada kelembagaan khusus yang menangani hulu, kebijakan investasi - fiscal terms, dan iklim investasi Badan Usaha Khusus (BUK) untuk menangani kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, serta memberikan Insentif pada kegiatan Eksplorasi," ujar Rama, seperti keterangannya di Jakarta (13/6/2020).
Rama menilai, jika aset yang dibeli masih milik negara harus dibebaskan pajak dan memotong jalur birokrasi.
“Kalau semua aset yang dibeli masih milik negara, bebaskan semua barang tersebut dari pajak, import duty, percepat proses, dan tidak perlu banyak yang menangani (dari SKK Migas langsung ke Bea Cukai),” ungkapnya.
Yang terpenting saat ini, lanjut Rama, ialah memastikan kelembagaan hulu migas dalam hal ini SKK Migas masih bersifat adhoc.
“Dalam Omnibus Law yang sedang dibahas bahwa yang dimaksud BUMNK adalah SKK Migas,” tukasnya.
Editor : Redaksi
