SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pasca Pilpres 2019, yang membuat capres Prabowo, gabung ke Presiden Jokowi, membuat elite politik Jakarta, terkaget-kaget. Kebanyakan kader Prabowo di Partai Gerindra, pasang badan lindungi kabinet Pemerintahan Jokowi.
Kini Menteri BUMN Erick Thohir, yang dikritik secara terbuka oleh Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, dibela anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade. Kader Prabowo ini menduga ada maksud tertentu di balik kritik itu.
"Di Komisi VI kami mendengar rumor Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah," kata Andre kepada wartawan, Minggu (14/6/2020).
Kritik Salah Alamat
Menurut Andre, substansi kritikan Adian ke Erick Thohir salah alamat. Ketua DPD Gerindra Sumbar ini menyorot kritik Adian soal utang BUMN.
"Tidak tepat membandingkan utang BUMN sebesar Rp 5.600 Triliun dengan utang Pemerintah Malaysia yang disebut hanya Rp 3.500 Triliun. Tidak apple to apple, utang luar negeri sebuah negara lazimnya dihitung berdasarkan rasionya terhadap PDB. Lagipula kenaikan utang BUMN yang signifikan itu terjadi diperiode 2016-2018, bukan era sekarang," ulas Andre.
Andre juga meluruskan bahwa alokasi dana pemerintah ke BUMN yang sebesar Rp 152 triliun tidak semuanya dalam bentuk Dana Talangan. Alokasi dana pemerintah ke BUMN berdasarkan UU No 2 Tahun 2020 dan PP 23/2020 terdiri atas percepatan pembayaran utang pemerintah ke BUMN, penyertaan modal negara dan dana talangan.
"Dana Talangan hanya sebesar Rp 19,65 Triliun dari Rp 152 Triliun atau sekitar 12�ri total dana yang dialokasikan. Porsi terbesar 75% justru digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yang menjalankan penugasan PSO (Public Service Obligation) seperti PLN dan Pertamina, dan sisanya sebesar Rp 15,5 triiun dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara, red)," ujar Andre.
Dana talangan yang disoal oleh Adian ini sejatinya adalah pinjaman dari pemerintah yang harus dikembalikan lengkap dengan bunganya.
"Dana talangan digunakan sebagai stimulus modal kerja BUMN dalam jangka pendek terutama kepada BUMN-BUMN yang terdampak Covid 19 dan mengalami tekanan arus kas. Selain itu dana ini digelontorkan sebagai upaya penyelamatan industri strategis, termasuk yang membawa bendera negara," imbuh Andre.
Kembali ke rumor yang didengarnya, Andre menduga kritik Adian terkait jatah komisaris di BUMN. Dia mendengar rumor Adian meminta tambahan jatah kursi.
Jatah Komisaris
"Bisa saja, patut diduga kan. Silakan diklarifikasi saja sama Adian, rumornya Adian minta tambahan," tutur Andre.
Menurut Andre, dalam 8 bulan kabinet Jokowi periode kedua ini bekerja Menteri BUMN Erick Thohir termasuk yang cukup menonjol kinerjanya
"Sebagai Anggota Komisi VI, saya melihat Erick Thohir serius membenahi BUMN kita. Bung Adian ini kan bertugas di Komisi I, dia tidak update dengan isu-isu di Komisi VI. Lebih baik Adian fokus pada masalah di Komisinya seperti isu soal Papua yang mencuat belakangan ini," Ungkap Andre.
Dimintai konfirmasi secara terpisah mengenai kritik Andre ini, Adian menyatakan apa yang disampaikan Andre salah sasaran. Adian menyebut kritiknya ke Erick sama sekali tidak berkaitan dengan posisi jabatan apapun.
"Nggaak ada hubungannya. Saya minta Andre membuktikan karena itu tuduhan serius. Kalau Andre kritis, komentari datanya saja, benar atau tidak, jangan komentari rumor. Terlalu mahal rakyat membiayai DPR hanya untuk mengometari rumor," tutur Adian.
Adian lantas meminta Andre yang merupakan rekannya sesama anggota DPR untuk lebih memahami fungsi pengawasan dewan.
"Mungkin Andre harus memahami fungsi pengawasan DPR dan jelas yang diawasi adalah kinerja eksekutif, bukan rumor sesama DPR. Karena kalau rumor di bicarakan, saya juga banyak mendengar rumor tentang Andre. Tapi, karena saya tahu fungsi dan tugas DPR, maka saya tidak umbar itu di media," tutur Adian.
Seorang anggota sekomisi dengan Andian dan Andre, tertawa. Ia menduga kritik terbuka soal jabatan komisaris di BUMN, luar biasa sensitif yang bisa menganggu kredibilitas pemerintah dan DPR-RI. jk/erk
Editor : Moch Ilham
