Masih Ketergantungan, Komisi VI DPR Beri Saran Pertamina

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kilang PT Pertamina. SP/CN
Kilang PT Pertamina. SP/CN

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 60-70 persen kebutuhan produk petrokimia masih impor, Anggota Komisi VI DPR RI Lamhot Sinaga beri saran epic untuk Pertamina.

Menurut politisi dapil Sumut tersebut saat ini waktu yang tepat mengembangkan industri petrokimia oleh karena Pertamina memiliki target pembangunan kilang minyak. Ia meminta Komisi VI DPR RI bisa mendukung Pertamina mengembangkan industri ini sebab dalam waktu 30 hingga 50 tahun ke depan menurutnya hal ini merupakan salah satu keamanan negara.

“Dalam konteks ke depan, 30-50 tahun yang akan datang, bagian ini akan menjadi security negara, keamanan negara. Kalau pada saat ini tidak kita pikirkan, maka saya tidak tahu negara ini  30 tahun ke depan akan seperti apa. Oleh karena itu saya mohon Pimpinan (Komisi VI DPR RI), selain masalah kilang, juga kita tekankan mengenai kilang dan pengembangan industri petrochemical menugaskan pertamina,” tukas Lamhot.

Hal tersebut disampaikannya ketika mengikuti rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Pertamina beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Lamhot juga menyatakan pembangunan kilang minyak yang sebelumnya dipaparkan oleh Dirut Pertamina harus dapat diintegrasikan dengan pengembangan petrokimia.

“Karena memang nilai investasi kilang ini sangat besar. Kalau memang hanya minyaknya yang kita inginkan tanpa kita integrasikan dengan petrokimia rasanya itu akan sangat sulit untuk return. Tapi kalau misalnya petrokimianya kita integrasikan saya kira return-nya juga akan bisa cepat untuk mengatasi mahalnya investasi di kilang,” terang politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Lamhot menekankan bahwa seluruh negara maju di dunia pasti menguasai petrokimia. “Kita tahu tidak ada negara maju di seluruh dunia ini yang tidak menguasai petrokimia.

“Singapura yang negara kecil saja, yang tidak punya SDA kayak kita, mereka menguasai petrokimia. Kita kalah. Negara sebesar ini kok masa kalah sih sama Singapura untuk petrokimia,” jelasnya.p1

Tag :

Berita Terbaru

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Usaha UMKM  Produk Makanan Harus Bersertifikat Halal pada Bulan Oktober 2026

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

Sabtu, 21 Feb 2026 09:29 WIB

SURABAYA PAGI, Sampang- Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Bazar Takjil Ramadhan UMKM Halal tahun ini. Dipusatkan di Alun-alun Trunojoyo…

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Setahun Pimpin Jatim, Khofifah dan Emil Komitmen Tingkatkan Layanan Publik hingga Turunkan Kemiskinan

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak memperingati satu tahun masa kepemimpinan m…

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Pangeran Inggris Andrew Ditangkap, Trump Anggap Memalukan

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:35 WIB

Raja Charles Pastikan Kerajaan Inggris Dukung Pengusutan Kasus Andrew    SURABAYAPAGI.COM, London - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump angkat bicara t…

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

AKBP Didik, Tersangka Narkoba, Istrinya Pengguna

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Libatkan Polwan Aipda Dianita Agustina      SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bareskrim Polri ungkap Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, dalam kasus na…

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Ekosistem Layanan Terintegrasi, KAI Wisata Catat Tren Positif Kunjungan Selama Libur Imlek 2026

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:32 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – PT Kereta Api Pariwisata (KAI Wisata) mencatat capaian positif selama momentum libur panjang Imlek pada 13–17 Februari 2026 dengan tot…

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Layanan Kesehatan adalah Hak Konstitusional Setiap Warga Negara

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

Jumat, 20 Feb 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar, mengingatkan Direksi BPJS Kesehatan harus memastikan…