Korupsi Jaspel Dinkes Pemkab Gresik Mulai Disorot KPK
SURABAYAPAGI.COM, Gresik - Kasus korupsi jasa pelayanan (Jaspel) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Gresik, sudah menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama pejabat di lingkup Dinkes, Pemkab Gresik yang diduga ikut menikmati uang haram dari korupsi tersebut, disebutkan secara gamblang dalam persidangan. Salah satu nama yang santer disebut ialah HM Qosim, yang kini mencalonkan diri jadi Calon Bupati Gresik.
Hakim PN Tipikor Surabaya telah memvonis terdakwa dr. M Nurul Dholam (Mantan Kadinkes) Gresik 6 tahun penjara. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Wiwin Arodawanti, 12 Maret 2019 lalu.
Dholam terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memotong dana kapitasi Jaspel BPJS sebesar 10 persen di 32 Puskesmas se Kabupaten Gresik mulai tahun 2016 sampai 2018. Dari hasil korupsi pemotongan jaspel ini, negara dirugikan sebesar Rp 2,451 miliar. Kemudian, Dholam hanya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 500 Juta dan dikembalikan kepada kas negara.
Selama proses persidangan, Nurul Dholam mengakui, sebagian uang korupsi mengalir ke kantong Wakil Bupati Gresik HM Qosim.
Selain mengalir ke kantong Wabup, mantan Sekda Gresik, Djoko Sulistiyo juga disebut turut menerima uang hasil potongan Jaspel kapitasi BPJS Kesehatan sebesar 10 persen. Pejabat lain disebut terdangka Nurul Dholam ialah Yetti, saat menjabat Kepala DPPKAD Gresik.
“Uang hasil korupsi potongan Jaspel BPJS tersebut mengalir ke Pak HM Qosim, dan Pak Djoko Sulistiyo untuk THR,” aku Nurul Dholam di hadapan Majelin Hakim.
“Ada juga uangya kita serahkan ke Bu Yetti sebesar Rp 170 juta dan ke Pak Muchtar, sekretaris DPPKAD Gresik Rp 30 juta total semuanya Rp 200 juta,” tambah Nurul Dholam dihadapan Majelis Hakim Tipikor yang diketuai Wiwid Arodawanti, saat itu.
Minta KPK Usut
Namun hingga hari ini, nama-nama itu belum diperiksa dan terkesan kebal hukum. Untuk itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Pemuda Nusantara (Genpatra) melaporkan kejanggalan kasus in ke KPK pada Rabu (11/11/2020).
Dalam laporannya, Genpatra mengungkapkan, dalam putusan sidang di PN Tpikor Surabaya disebutkan, adanya aliran dana ke beberapa pihak. Namun anehnya, jaksa penuntut umum (JPU) tidak menyentuh pihak yang diduga menerima dana itu, baik saat penyelidikan hingga penyidikan. “Tampak sekali ada kejanggalan rekayasa dalama penanganan kasus ini,” demikian bunyi laporan Genpatra kepada KPK yang ditandatangani Koordinator LSM, Ali Candi.
Setali tiga uang, Hakim juga bersikap sama dengan Jaksa. Berulang kali pengacara terdakwa meminta agar hakim memanggil pihak-pihak yang menerima aliran dana. “Tapi oleh hakim, permintaan itu selalu ditolak dengan berbagai macam alasan dan dikatakan tak punya landasan hukum,” tegas Ali Candi.
“Untuk itu, Genpatra mendesak KPK menindaklanjuti kasus yang sarat kejanggalan ini,” tegasnya lagi.
Qosim Membantah
Sementara itu saat dikonfirmasi, M. Qosim membantah ‘nyanyian’ Dholam. “Itu fitnah, saya tidak menerima uang dari Pak Dholam. Saya juga ikhlas kok difitnah, jdi sekarang sudah tidak ada masalah. Mari kita jaga kondusifitas Kabupaten Gresik,” kata Qosim usai menjalankan sholat Jumat (15/2/2019) lalu.
Sebelumnya Yetty Sri Suparyati, yang dituding menerima uang Rp.170 juta mengatakan hal yang sama.
“Itu fitnah, saya tidak pernah menerima uang itu, saya sudah pensiun, saya sekarang fokus di Agama,” ucapnya, Kamis (14/2/2019). tyn/did/cr3/ril
Editor : Moch Ilham
