SURABAYAPAGI, Surabaya - Siti Winarti, salah satu pengusaha lontong di Banyu Urip lor berharap agar ada bantuan beras murah dari pemerintah untuk para pengusaha lontong di kampungnya. Hal ini disampaikan Winarti kepada Wartawan Surabaya Pagi saat ditemui di rumah produksinya, Minggu (03/01/2021)
Sebelumnya suaminya Peleh, menjabat sebagai ketua koperasi pertama kampung lontong dari mulai tahun 2.000 hingga 2008, ia mengaku kampungnya juga sempat dikunjungi oleh Megawati Soekarno Putri dan Rano Karno untuk survei pada November 2012 lalu.
"Dulu Bu Mega sama Rani Karno pernah kesini juga untuk survei kampung lontong kami," Jelas Winarti
Pada tahun 2006, dibentuk posko atau paguyuban untuk pemberdayaan warga setempat dengan nama posko 100, sebuah posko pemberdayaan UMKM oleh salah satu partai politik. Dan kemudian posko tersebut memfasilitasi dibentuknya paguyuban pembuat lontong di wilayah tersebut. Selanjutnya oleh warga diberi nama P2LM (Paguyuban Pengusaha Lontong Mandiri).
Pengesahan P2LM pada masa jabatan walikota Bambang DH. Bambang DH, membantu menampung keluhan warga kampung lontong ini, dan pada saat itu yang dikeluhkan adalah beras untuk bahan pokok produksi lontong.
Kemudian oleh Wali Kota Surabaya saat itu, pihaknya disarankan untuk membentuk susunan kepemimpinan kemudian mengajukan persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Alhasil kampung lontong mendapatkan bantuan beras bulog untuk produksi.
Tidak hanya itu saja, beberapa program pendampingan dari Posko 100 yaitu program sosialisai briket batubara pada awal konversi minyak tanah ke gas pada 2008, hingga mengupayakan bantuan kompor dan elpiji dari Wali Kota dulu, Bambang DH.
Trauma pasca kebakaran 2016 lalu, akhirnya pada tahun 2017 masuk Perusahaan Gas Negara. Para pedagang kampung lontong kemudian memilih menggunakan gas PGN melalui jaringan gas.
"Dulu waktu masa Wali Kota Pak Bambang DH, kami mendapatkan bantuan beras bulog. Setelah proses yang sedikit rumit dan lumayan panjang akhirnya kami mendapat bantuan beras. kemudian kami mendapat bantuan gas elpiji dan terakhir PGN," tambahnya
Beberapa pengusaha lontong Banyu Urip terpaksa mencopot saluran Perusahaan Gas Negara yang terpasang ke rumah produksi mereka. Meskipun lebih praktis dan murah dibandingkan dengan menggunakan gas elpiji, mereka mengaku tidak sanggup membayar biaya jaminan pemasangan pipa PGN sebesar Rp 1.8 juta.
Meskipun biaya tersebut akan dikembalikan apabila pengguna sudah tidak ingin menggunakan lagi gas dari PGN namun tetap saja mereka keberatan karena besarnya nominal jaminan dan tidak ada pilihan untuk mencicil.
"Sebenarnya memang irit semenjak ada PGN, kita hanya membayar sesuai pemakaian. Biasa ada yang 300 atau 400 ribu perbulan tapi tetap tergantung pemakaian. Namun setelah berapa lama berjalan kemudian ada surat invoice yang mengharuskan para pengusaha yang menggunakan gas PGN untuk membayar biaya jaminan. Tidak boleh dicicil. Saya sudah minta untuk kebijakan lain atau keringanan berupa cicilan sempat tidak bisa. Saya sudah ke Suara Surabaya dan Walikota tapi tidak tindakan lebih lanjut. Jawabnya memang sudah ganti pimpinan dan ketentuannya memang seperti itu," Keluhnya. ria
Editor : Mariana Setiawati
