.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Upaya pihak luar merongrong Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan sia-sia. Hampir semua kader serta pengurus Demokrat di seluruh Jawa Timur tetap solid setia bersama Ketua Umum AHY sesuai hasil Kongres V DPP Partai Demokrat tahun 2020 lalu.
"Kami tidak akan goyah sedikitpun. Pengurus dan kader di Jatim akan patuh dan loyal terhadap mas AHY sebagai Ketua Umum kami," ujar Sekertaris DPD Partai Demokrat Jatim Bayu Airlangga, Rabu (03/02/21).
Politisi muda ini menegaskan, kekompakan pengurus dan kader dalam barisan yang dikomandani AHY di Partai Demokrat tidak akan goyah sedikitpun. Ia menilai saat ini sosok AHY adalah figure yang bisa diterima tak hanya kader demokrat tapi oleh seluruh simpatisan maupun rakyat secara luas.
Hal ini terbukti dalam Kongres V Partai Demokrat Maret 2020 lalu, kata Bayu telah memutuskan secara aklamasi AHY sebagai Ketua Umum. Itu sebuah bukti bahwa sosok AHY benar benar didukung seluruh kader seluruh Indonesia ini termasuk di Jatim.
"Para pengurus partai khususnya DPC se jatim telah kontak saya. Mereka siap membuat pernyataan tetap setia terhadap Partai Demokrat di bawah kepemimpinan mas AHY," ungkapnya.
Bagi Demokrat Jatim lanjut Bayu, sosok AHY akan membawa kebesaran Partai Demokrat. Sebagai sosok pemimimpin masa depan yang ditunggu masyarakat Indonesia. "Kami berharap seluruh senior dan kader Partai Demokrat juga menghormati hasil Kongres serta tetap menjaga keharmonisan di Partai yang kita cintai ini,” terang wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim ini.
Ujian Politik AHY
Sementara itu, Pengamat politik dari Surabaya Survey Center (SSC), Mochtar W Oetomo menyebut, isu pengambilalihan paksa di tubuh Partai Demokrat sebagai ujian politik bagi AHY. Menurutnya, ini sebagai momentum bagi AHY untuk membuktikan kualitas dan kapasitasnya di hadapan rakyat Indonesia.
"Menukil pepatah, nakhoda yang hebat tidak lahir dari lautan yang tenang. Sebaliknya, nahkoda yang hebat adalah nakhoda yang terbiasa mengarungi badai dan gelombang," ujar Mochtar.
Bila mampu melewati badai dan gelombang ini, kata dia, AHY dan Partai Demokrat justru akan dapat menikmati indahnya pelangi. Mochtar menilai, keberanian AHY dengan cepat dan sigap mengungkap pada publik menjadi kekuatan tersendiri yang layak diperhitungkan. “Tentu bukan hal sederhana untuk berhadapan langsung secara vis a vis dengan KSP Moeldoko yang Jenderal Purnawirawan, Mantan Panglima TNI dan bahkan sekarang tengah kuat-kuatnya sebagai KSP (Kantor Staf Kepresidenan),” terangnya.
Menurut Mochtar, langkah yang diambil AHY ini banyak risikonya. Namun ini justru kian mensolidkan Partai Demokrat, untuk menghadapi badai bersama-sama. "Secara bergiliran satu persatu DPD dan DPC partai Demokrat menyatakan loyalitasnya, mengecam KSP Moeldoko. Demokrat mendapatkan momentumnya untuk bangkit bersama-sama,” imbuhnya.
Momentum Bersih-bersih
Jika tokoh sekaliber KSP Moeldoko saja bisa dibuat gelagapan, maka kualitas dan kapasitas AHY jelas tak bisa diremehkan. Secara internal, ini menjadi momentum bagi Demokrat untuk merapatkan barisan menghadapi musuh, sekaligus untuk membersihkan ular dan tikus yang ada di rumah besar Demokrat.
“Sementara secara eksternal momentum ini menjadi peluit peringatan bagi kekuatan-kekuatan diluar Demokrat yang ingin mengganggu soliditas Partai. Momentum ini akan berdampak positif secara elektoral, baik bagi AHY sendiri maupun Partai Demokrat,” ujarnya.
Sementara, Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam melihat, keterlibatan Jenderal Purn. Moeldoko dalam isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat, benar-benar akan menjadi pertaruhan bagi karir politiknya.
“Ini beresiko terhadap karir politik Pak Moeldoko, karena kegaduhan isu pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini telah menyeret-nyeret nama banyak pihak, termasuk nama Presiden Jokowi,” kata dia.
Terlebih, menurut dia, saat ini negara tengah difokuskan dalam menyelesaikan begitu banyak problem bangsa dan negara. Mulai dari persoalan pandemi, hingga krisis ekonomi. Isu yang menyeret-nyeret nama presiden ini tentu akan sangat mengusik.
Partai Moderat
Tidak dapat ditampik, selama ini Partai Demokrat memang dikenal sebagai partai moderat yang selalu hati-hati dan memilih menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Salah satunya ketika peran partai berlambang bintang mercy itu dalam menolak RUU HIP, RUU Ciptaker, serta mendukung revisi UU Pemilu.
"Manuver ambil alih paksa ini memiliki implikasi yang panjang untuk para pengagasnya. Dalam banyak hal saya juga melihat kejanggalan, terkesan terburu-buru dan dipaksakan, sehingga begitu mudah diidentifikasi dan dibongkar," tegasnya.
Sementara, kegaduhan pengambilalihan paksa Partai Demokrat ini melahirkan sejumlah spekulasi. “Bisa jadi kegaduhan dan riak ini justru akan makin membuat solid Partai Demokrat dan membangunkan kekuatan partai yang terpendam selama ini,” tandasnya. rko/cr2/rmc
Editor : Moch Ilham
