SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Puluhan pekerja outsourcing Pemkot Blitar yang diberhentikan pada 2020 menggelar demo di depan kantor Pemkot Blitar, Senin (29/3/2021).
Mereka menanyakan transparansi proses rekruitmen yang dinilai sarat kepentingan politik. Massa mulai berkumpul di depan Kantor Wali Kota Blitar di Jalan Merdeka barat sekitar pukul 10.00 WIB.
Koordinator Aksi Jaka Prasetya mengatakan, di antara hak eks outsourcing yang belum dipenuhi di antaranya adanya pemotongan gaji terakhir. Seharusnya mereka menerima gaji sebesar Rp 1.950.000. Namun setelah ditransfer mereka hanya menerima Rp 700.000. Artinya ada pemotongan sebesar Rp 1.250.000 per eks outsourcing.
Selain itu, BPJS ketenagakerjaan mereka juga belum bisa diambil karena masih ada tunggakan dua bulan. "Ini menjadi hak dari para eks outsourcing ini. Makanya kami menyampaikan hal ini kepada Pemkot Blitar. Kami mempertanyakan kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi," ujar Jaka.
Ia menyadari, persoalan ketenagakerjaan yang menyangkut eks outsourcing bukan kewenangan pemkot, melainkan kewenangan pihak ketiga. Namun ketika ada masalah seperti yang terjadi saat ini, patut dipertanyakan sumber masalahnya dari mana, apakah dari pihak ketiga atau dari Pemkot Blitar.
"Ketika pihak ketiga ada masalah, ini sumbernya dari mana, makanya kami minta penjelasan. Kalau misalnya pemkot tidak bisa memahami apa yang terjadi, maka kami akan menyampaikan konstruksi hukum adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pengadaan tenaga outsourcing ini," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, para tenaga outsourcing Pemkot Blitar diputus kontrak sepihak. Kabar yang santer beredar, tidak diperpanjangnya kontrak kerja ini berhubungan dengan agenda Pilkada 2020 lalu. Di mana para pekerja outsourcing dianggap berpihak kepada salah satu Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Henri Pradipta Anwar dan Yasin Hermanto.
Hal ini diakui sejumlah tenaga outsourcing. Bahkan ada 60 persen pekerja outsourcing yang menyatakan dukungan kepada Henry-Yasin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk balas budi karena mereka kebanyakan direkrut saat Wali Kota Blitar masih dijabat Samanhudi Anwar yang tak lain ayah dari Henry Pradipta Anwar.
Isu ini terus menyeruak, meski sudah dibantah secara tegas oleh Wali Kota Blitar Santoso bahwa pemutusan kontrak ini murni untuk keperluan evaluasi tanpa ada muatan politis. Evaluasi akan dilakukan setiap tahun untuk melihat kinerja para pekerja outsourcing.
"Harus kami evaluasi bagaimana kinerjanya. Kalau bagus tentunya akan kami pertimbangkan. Karena pemerintah tidak mau memberikan gaji kepada yang kinerjanya kurang baik," tegas Santoso.
Editor : Moch Ilham
