Nekat Mudik, ASN Disanksi Potong Gaji Hingga Tunjangan

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jika ada ASN yang memaksakan mudik, maka sanksi berupa pemotongan gaji dan pemotongan tunjangan. SP/DOC SP
Jika ada ASN yang memaksakan mudik, maka sanksi berupa pemotongan gaji dan pemotongan tunjangan. SP/DOC SP

i

SURABAYAPAGI,Surabaya – Aparatur Sipil Negara (ASN) diwanti-wanti untuk menaati larangan mudik saat Lebaran 2021. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sanksi berat bagi mereka yang melanggarnya. Sanksi ini mulai dari potong gaji hingga tunjangan.

Sanksi dilakukan karena ASN merupakan contoh bagi masyarakat umum.Hal ini akan disusun dalam aturan pendamping berbentuk surat edaran (SE). Saat ini aturan itu dibahas.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, pemkot mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat. Pemkot Surabaya mendukung penuh upaya meminimalisir penyebaran Covid-19. ”Terkait dengan larangan mudik, kami ikut Pemerintah Pusat dan pemprov bagaimana. Kami in-line,” kata Eri, Kemarin.

Pemkot Surabaya menyiapkan sejumlah upaya yang nanti diterapkan. Pertama, pengawasan di wilayah perbatasan.

Menurut Cak Eri, pemkot akan mengerahkan petugas untuk menjaga perbatasan. Personel yang dikerahkan terdiri atas BPB Linmas, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan (Dishub), TNI dan Polri. ”Kami akan menjaga perbatasan,” ujarnya.

Petugas akan mendata setiap nopol kendaraan dari luar kota. Apabila pengendara tinggal di Surabaya, diperbolehkan masuk ke Kota Pahlawan. Namun, ketika berasal dari luar kota, mereka diminta putar balik.

Selain itu, petugas gabungan juga menghalau warga yang hendak mudik maupun yang masuk ke Surabaya. Saat ini pemkot menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah.

Kedua, penerapan larangan mudik bagi PNS. Setiap ASN diminta untuk melaporkan posisinya secara berkala."Kami minta untuk share location melalui aplikasi. Namun, itu bukan yang utama. Kami berharap para ASN bisa mengutamakan kejujuran," kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Bagi yang melanggar, ada dua sanksi yang diberikan. Pertama, setiap PNS yang nekat mudik bakal mendapatkan pemotongan gaji.

Hukuman yang kedua adalah pemotongan tunjangan. Cak Eri menegaskan, bahwa tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) untuk ASN yang nekat mudik akan dipotong."ASN kami nggak boleh mudik. Sanksinya gede," katanya.

Cak Eri mewaspadai potensi sejumlah tempat wisata di Surabaya akan ramai. Karena masyarakat umum tak mudik saat Lebaran, Mengantisipasi hal ini, ia memastikan protokol kesehatan akan diperketat.

Terutama di tempat wisata yang menjadi aset pemerintah, misalnya taman. Akan ada petugas yang berjaga memastikan protokol kesehatan tetap terjaga"Untuk taman, kami pastikan akan menjaga prokes. Jumlah (pengunjung) juga akan kami batasi. Tak ada kerumunan," katanya.

Plt Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya, Anna Fajriatin menjelaskan, bahwa saat ini pihaknya memang mulai uji coba membuka sejumlah taman di Surabaya. Sebelumnya, taman ditutup selama pandemi.

Dalam uji coba, protokol kesehatan cukup ketat. Termasuk, pembatasan jam buka dari pukul 06.00 hingga 11.00 WIB.

Apabila libur panjang, bukan tak mungkin taman turut menjadi tempat jujugan liburan. "Taman ini kan beda dengan bioskop. (Masuk) Taman gratis. Bapaknya, anaknya, keponakannya bisa masuk ke situ," katanya.

Termasuk saat libur Lebaran, warga yang tak mudik bisa juga memanfaatkan berlibur di taman. "Insya Allah, taman tetap kami buka saat Lebaran. Mungkin, waktu bukanya bisa lebih panjang," katanya.

Pihaknya tak masalah warga berkunjung ke taman. Namun, harus protokol kesehatan tetap harus dijaga. DKRTH akan menggandeng Satgas Pencegahan Covid-19 sebagai bentuk antisipasi."Kan kami juga tak mudik. Sehingga, mari sama-sama saling menjaga," katanya.na

Berita Terbaru

30 Penyedia Mamin Melakukan Penandatangan Kontrak Payung Harga Konsolidasi

30 Penyedia Mamin Melakukan Penandatangan Kontrak Payung Harga Konsolidasi

Selasa, 30 Jun 2026 06:11 WIB

Selasa, 30 Jun 2026 06:11 WIB

  SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Sebanyak 30 penyedia makan minum melakukan penandatanganan kontrak payung harga konsolidasi bersama Pemerintah Kota …

Prabowo, Terbuka Masukan Lewat TikTok

Prabowo, Terbuka Masukan Lewat TikTok

Senin, 29 Jun 2026 20:38 WIB

Senin, 29 Jun 2026 20:38 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Presiden Prabowo Subianto menegaskan terbuka dengan masukan apa pun, termasuk dari anak-anak di desa. Bahkan, yang disampaikan…

Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tokoh PDIP Malah Remehkan

Jokowi Injak Kepala Kerbau, Tokoh PDIP Malah Remehkan

Senin, 29 Jun 2026 20:35 WIB

Senin, 29 Jun 2026 20:35 WIB

Jokowi, hanya tengah menunjukkan ambisi kekuasaan tanpa batas." Guntur RomliJuru Bicara PDIP SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejadian kepala kerbau diinjak…

Pendukung Eks Bupati Pati, Tarik Seragam Petugas KPK

Pendukung Eks Bupati Pati, Tarik Seragam Petugas KPK

Senin, 29 Jun 2026 20:31 WIB

Senin, 29 Jun 2026 20:31 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Sidang dugaan korupsi yang menjerat eks Bupati Pati, Sudewo, di Pengadilan Tipikor Semarang berakhir ricuh. Ini usai majelis hakim…

PB IDI "Kejar" Menkes yang Tebar Kesenjangan Gaji Dokter

PB IDI "Kejar" Menkes yang Tebar Kesenjangan Gaji Dokter

Senin, 29 Jun 2026 20:28 WIB

Senin, 29 Jun 2026 20:28 WIB

"Memang teman-teman variasi besaran penghasilan berbeda, dan jauh sekali. Saya nggak enak menyampaikan di Jakarta, ada yang dapatnya, orderan sebulan…

Pelaku Pelanggaran Privasi Grup K-Pop Dihukum Rp 350 Juta

Pelaku Pelanggaran Privasi Grup K-Pop Dihukum Rp 350 Juta

Senin, 29 Jun 2026 20:25 WIB

Senin, 29 Jun 2026 20:25 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Pelaku pelanggaran privasi terhadap grup K-Pop paling populer sedunia itu kini dihukum penjara. Pelaku pelanggaran privasi grup…