Meresahkan dan Berbahaya, OJK Tutup 3.193 Fintech Lending Ilegal

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Susmiati, korban fintech lending illegal. SP/ SBY
Susmiati, korban fintech lending illegal. SP/ SBY

i

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Akhir-akhir ini, kehadiran fintech P2PL ilegal memang marak dan sangat meresahkan di Tanah Air. Salah satu korban fintech ilegal tersebut adalah Susmiati yang telah meminjam uang melalui 19 fintech lending ilegal dan 5 fintech lending yang terdaftar di OJK. Total kewajibannya mencapai sekitar Rp35 juta, dengan rincian Rp 29 juta di fintech lending ilegal dan Rp 6 juta di fintech lending resmi.

Menanggapi kasus tersebut, OJK akan memfasilitasi penyelesaian kewajiban Susmiati pada fintech yang legal dan akan berkoordinasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengenai kemungkinan adanya pelanggaran pelayanan yang dilakukan terhadap Susmiati.

Selain itu, Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) menyampaikan bahwa hingga bulan April pihaknya kembali menemukan 86 platform Fintech Peer to Peer Lending (P2PL) ilegal dan 26 kegiatan usaha tanpa izin yang berpotensi merugikan masyarakat, Minggu (23/5/2021).

Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2018 s.d. April 2021 pihaknya sudah menutup sebanyak 3.193 fintech lending ilegal. SWI memang berwenang melakukan pencegahan tindakan dan penanganan dugaan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai fintech P2PL melalui POJK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Selanjutnya, peraturan terkait lending tertuang dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Sektor Jasa Keuangan. 

Dalam POJK ini, yang dimaksud dengan penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD. Dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan pula bahwa penyelenggara terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Masih dalam POJK tersebut, dalam Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri yang salah satunya adalah kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi. 

Dalam perkembangan selanjutnya, fintech bersifat umum dan tidak terbatas pada satu industri jasa keuangan tertentu sedangkan fintech lending/lending terbatas pada inovasi jasa keuangan pada transaksi pinjam meminjam saja. 

Faktanya, fintech P2PL ilegal sering kali meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam ponsel pengguna, bahkan meminta dapat mengakses seluruh nomor kontak di HP, foto, storage, dll. 

Data-data ini kemudian dapat disalahgunakan saat melakukan penagihan. Jika foto diakses, mereka dapat melihat dan menyalin seluruh foto di ponsel pengguna.

Perlu diketahui bahwa penyebaran data pribadi ini dapat dikenakan Pasal 32 juncto (jo) Pasal 48 UU ITE. Selanjutnya, pengancaman terhadap nasabah dapat dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 29 juncto (jo) Pasal 45B UU ITE. Dsy11

Berita Terbaru

Maksimalkan Peran Media Merpati, SMK Sunan Drajat Lamongan Gelar Pelatihan Jurnalistik

Maksimalkan Peran Media Merpati, SMK Sunan Drajat Lamongan Gelar Pelatihan Jurnalistik

Selasa, 17 Nov 2026 07:42 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 07:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan – SMK Sunan Drajat Lamongan (SDL) terus mendorong pengembangan kreativitas, dan kemampuan literasi digital para siswanya. Salah s…

Kendali di Tangan Wanita

Kendali di Tangan Wanita

Selasa, 17 Nov 2026 06:28 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 06:28 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pukul lima pagi, dapur rumah Lusi Ernita di Antapani, Bandung, sudah harum pandan. Dua loyang bolu baru keluar dari oven, risoles berjajar…

Perputaran Uang Banyuwangi Batik Festival dan Bulan Inklusi Keuangan Tembus Rp 2 M

Perputaran Uang Banyuwangi Batik Festival dan Bulan Inklusi Keuangan Tembus Rp 2 M

Selasa, 17 Nov 2026 06:26 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 06:26 WIB

SURABAYAPAGI.com - Kolaborasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember melalui penyelenggaraan Banyuwangi Batik…

Pelemahan Rupiah Makin Dalam, Bunga Utang jadi Beban

Pelemahan Rupiah Makin Dalam, Bunga Utang jadi Beban

Selasa, 17 Nov 2026 06:24 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 06:24 WIB

SURABAYAPAGI.com - Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Senin sore (16/11/2026). Pengamat Ekonomi, Mata…

Bursa Asia-Pasifik Melemah

Bursa Asia-Pasifik Melemah

Selasa, 17 Nov 2026 06:22 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 06:22 WIB

SURABAYAPAGI.com - Pasar saham Amerika Serikat (AS) diperkirakan melemah pada perdagangan Senin (16/11/2026) waktu setempat. Investor mencermati ketidakpastian…

Ukuran Tempe Mengecil, Bakul Gorengan Terancam Bangkrut

Ukuran Tempe Mengecil, Bakul Gorengan Terancam Bangkrut

Selasa, 17 Nov 2026 06:19 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 06:19 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jombang - Sejumlah produsen tempe di Kabupaten Jombang harus memutar otak imbas naiknya harga komoditas kedelai dan plastik, sehingga agar…