Insentif Nakes Tidak Maksimal, Legislator Minta Pemkot Refocusing APBD untuk Melunasi Sisa Insentif

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono. SP/Alqomar
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Tjutjuk Supariono. SP/Alqomar

i

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Setelah lama tertunda, insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) puskesmas dan rumah sakit di Surabaya akhirnya cair. Namun, diketahui pembayaran insentif kali ini hanya 75 persen. Beberapa nakes sempat mengeluhkan terkait pembayaran insentif yang tidak maksimal ini. Keluhan ini langsung direspon oleh Pemkot Surabaya yang menyatakan bahwa besaran 75 persen ini sudah dikaji oleh tim ahli dan sudah dikonsultasikan ke Kemenkes serta Kemendagri.

 Tjutjuk Supariono, selaku anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya meminta Pemkot untuk memprioritaskan pelunasan insentif nakes ini dengan melakukan refocusing anggaran pada APBD-P nanti. 

 Anggaran insentif nakes 2021 di Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sekitar 90 Miliar. Kemarin sudah keluar 89 Miliar, padahal tahun anggaran baru setengah jalan. Tjutjuk mengusulkan perlunya refocusing anggaran untuk membayar sisa insentif yang belum dibayarkan oleh Pemkot.

 “Dengan adanya Keputusan Menkes  Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dapat disesuaikan dengan APBD masing-masing. Keuangan Kota Surabaya memang sedang tidak baik. Maka, untuk sementara Pemkot belum mampu membayarkan insentif secara penuh. Namun, saya menghimbau Pemkot Surabaya agar jangan lupa melunasi sisa insentif ini. Kerja cepat nakes harus diapresiasi setinggi-tingginya” ujar politisi PSI tersebut.

 Selain itu, menurutnya, sejak pandemi Covid-19, para nakes sudah bekerja keras dalam penanganan virus asal Wuhan tersebut. Nakes dan masyarakat berhak tahu bagaimana perhitungan perolehan 75 persen untuk insentif nakes di Surabaya.

 “Berdasarkan Keputusan Menkes ini, insentif nakes dibedakan berdasarkan  beban kerja nakes dalam penanganan Covid-19. Semakin tinggi risiko nakes terpapar Covid-19, maka semakin besar insentifnya. Di dalam Keputusan Menkes tersebut juga dipaparkan formula perhitungan insentifnya. Pertanyaan saya, dari mana didapatkan besaran 75 persen tersebut? Formulanya seperti apa?” papar Tjutjuk.

 Merujuk pada Keputusan Menkes Nomor 01.07/MENKES/4239/2021, besaran insentif dengan batas tertinggi untuk dokter spesialis yaitu 15 juta per orang per bulan. Untuk peserta PPDS yaitu 12,5 juta per orang per bulan. Untuk dokter umum dan dokter gigi sebesar 10 juta per orang per bulan. Untuk perawat dan bidan sebesar 7,5 juta per orang per bulan. Dan untuk nakes lainnya yaitu 5 juta per orang per bulan. Alq

 

Berita Terbaru

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Samsung Laundry, Solusi Praktis untuk Beragam Kebutuhan Rumah Tangga

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 21:19 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - Memilih mesin cuci sering kali melibatkan banyak pertimbangan, mulai dari kapasitas, durasi pencucian, pilihan siklus, jenis instalasi,…

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

DPO Curanmor yang Sempat Buron di Lumajang Ditangkap saat Bekerja sebagai Tukang Bangunan di Bali

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 19:14 WIB

  LUMAJANG – Pelarian IR (37), tersangka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang masuk daftar pencarian orang (DPO) Polres Lumajang, akhirnya be…

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Rajut Kebersamaan Lintas Generasi melalui Program Samsung Share the Moments

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 16:15 WIB

SurabayaPagi, Jakarta – Di tengah kehidupan yang semakin dinamis, meluangkan waktu untuk berbincang, berbagi cerita, dan melakukan aktivitas bersama dapat m…

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Genjot Kualitas UMKM Kriya Tembus Pasar Global, Pemkab Madiun Gencarkan Pelatihan

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 15:03 WIB

SURABAYAPAGI.com, Madiun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun, terus berupaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM di sektor kriya agar mampu menembus pasar…

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Perluas Akses Layanan Hukum Masyarakat, Pemkab Bangkalan Bentuk Posbakum

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 14:27 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bangkalan - Guna memperluas pendidikan dan akses layanan hukum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan membentuk Posbakum…

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Cegah Resistensi Antimikroba, Pemkot Masifkan Kampanye Bijak Antibiotik di 1.360 RW

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

Minggu, 22 Nov 2026 13:55 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penggunaan antibiotik secara tepat dan rasional sekaligus mencegah resistensi…