1.400 Keluarga Meninggal Akibat Covid-19, Anak Yatim Piatu Disiapkan Asrama Khusus

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi beberapa kediaman anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena Covid-19, Sabtu (21/8/2021).SP/PEMKOT SURABAYA
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengunjungi beberapa kediaman anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena Covid-19, Sabtu (21/8/2021).SP/PEMKOT SURABAYA

i

SURABAYAPAGI, Surabaya - Sekitar 1.400 keluarga terdata meninggal dunia karena Covid-19. Dari jumlah tersebut, sekitar 600-an keluarga sudah disurvei Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A). Sedangkan sisanya, masih dilakukan pendataan.

“Kita masih hitung berapa jumlah anaknya dari data 1.400 keluarga tadi. Dari situ kita bisa memetakan berapa yang masih SD, SMP, dan SMA,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Sabtu (21/8).

Eri menjanjikan, Pemkot Surabaya akan membangun asrama untuk ditempati oleh anak-anak itu. Di sana, Pemkot bakal memantau perkembangan mereka. Selain itu, pemkot juga menjamin pendidikan mereka hingga jenjang Perguruan Tinggi. Sebab, kata dia, anak-anak itu merupakan calon pemimpin bangsa di masa depan.

“Mereka bisa tinggal di asrama jika mereka mau. Kita akan jamin pendidikannya meskipun mereka tidak tinggal di asrama. Tidak hanya pendidikan saja, tapi bagaimana mereka semua akan mempunyai keterampilan agar dapat bersaing nantinya,” ujarnya.

Kepada warga yang belum disurvei Pemkot Surabaya, Eri berpesan agar mereka melaporkannya ke DP5A. Juga, bisa melalui Lurah maupun Camat di wilayahnya masing-masing untuk segera didata.

Eri pun mengajak seluruh warga Surabaya untuk meletakkan egoismenya dan bergotong-royong mewujudkan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak yatim akibat Covid-19 tersebut.

“Inilah waktunya kita meletakkan egoisme kita, meletakkan jabatan kita, meletakkan kelompok-kelompok kita, bagaimana kita bisa bahu membahu, bagaimana kita gotong royong untuk masa depan mereka,” ujarnya.

Plt Kepala DP5A Surabaya, Antik Sugiharti menegaskan, Pemkot akan memastikan hak-hak anak-anak itu terpenuhi. Seperti, hak pendidikan, hak pengasuhan, dan hak kesehatan.

“Kita pastikan mereka tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tentunya kesehatannya juga, mereka harus mendapatkan intervensi kesehatan. Termasuk hak pengasuhan,” kata Antik.

Ia mengatakan, jika ada warga Surabaya yang ingin membantu dan bahkan ingin menjadi orang tua asuh untuk anak-anak itu, mereka dapat langsung ke kantor DP5A. Atau bisa juga menghubungi call center 112. “Mereka juga bisa menghubungi hotline kami di nomor 08113345303,” kata dia.sb1/na

Berita Terbaru

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Kasus Tunjangan DPRD Ponorogo, Mantan Ketua Dewan Mangkir 

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 21:24 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo- Penyidikan kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo…

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

IDI Jember Sebut Telemedicine Homecare Mampu Memangkas Jarak dan Membantu Ke Keputusan Awal Pemeriksaan

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember — Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jember memberikan tanggapan terkait implementasi program pelayanan Homecare bagi masyarakat. O…

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Polrestabes Surabaya Amankan Tiga Pelaku Penyerobotan Ruko di Ngagel

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Buntut dugaan aksi premanisme yang viral di media sosial terkait penyerobotan Ruko di Jalan Krukah Utara Ngagelrejo Kec. Wonokromo…

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Dinilai Langgar Kode Etik ASN, Pedagang Pasar Adukan Kabag Hukum ke Sekda

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 19:57 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, Madiun - Dinilai melanggar kode etik aparatur sipil negara (ASN), Paguyuban Pedagang Pasar se-Kota Madiun mengadukan Kepala Bagian Hukum P…

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Korupsi Tunjangan DPRD Ponorogo, Kerugian Negara Capai Rp 3,6 Miliar, Tersangka Diduga Terima Fee 30 Persen

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:26 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Pengusutan kasus dugaan korupsi penyimpangan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2023–2026 t…

Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo, Kejari Tahan Kabag Keuangan Sekwan 

Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Ponorogo, Kejari Tahan Kabag Keuangan Sekwan 

Selasa, 04 Agu 2026 18:16 WIB

Selasa, 04 Agu 2026 18:16 WIB

SURABAYA PAGI, Ponorogo-Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo resmi menetapkan dan menahan Kabag Keuangan Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Ponorogo Fuad Safrowi…