SURABAYAPAGI.COM, Surabaya- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin ekstrim di Indonesia. Pada 2021, persentase penduduk miskin ekstrim mencapai 4,8�ri total penduduk miskin nasional di level 10,14%.
Dari data BPS, penduduk miskin ekstrim terbanyak ada di pulau Jawa yakni di tiga Provinsi. Jumlahnya bahkan mencapai 1,7 juta orang.
"Jumlah penduduk miskin ekstrim tertinggi terdapat di Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah, meskipun secara persentase cukup rendah," tulis paparan BPS yang disampaikan dalam rapat kerja bersama DPR RI, dikutip Rabu (1/9/2021).
Secara rinci, jumlah penduduk miskin ekstrim di Jawa Barat tercatat sebanyak 1,78 juta orang atau 3,6%. Kemudian di Jawa Timur sebanyak 1,74 juta orang atau 4,4%.
Selanjutnya kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah sebanyak 1,52 juta orang atau 4,4�ri jumlah penduduknya.
Fakta ini bertolak belakang dengan janji Khofifah Indar Parawansa pada saat mencalonkan diri jadi Gubernur Jatim pada 2018 lalu. Saat itu, di depan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dia pun berjanji akan memangkas tingginya angka kemiskinan di Jatim tersebut. Selain beberapa program yang langsung menyentuh warga miskin, dia juga menjanjikan adanya perbaikan nasib para perangkat desa yang selama berinteraksi dengan warga miskin.
Khofifah mengatakan, selama aktif menjabat Menteri Sosial Republik Indonesia dia mengaku telah mengusulkan UU ASN yang meliputi kepegawaian, PNS, dan P3K atau PKWT. Hal itu dilakukan agar perangkat desa mempunyai payung hukum supaya mengikat.
"Saya sempat konsultasi kalau perangkat desa harus ada payung humnya, ada gaji pokoknya. Minimal disetarakan golongan 2A, kesejahteraanya juga ada," k Khofifah disambut tepuk tangan meriah di Hotel Utami, Senin (5/2/2018).
Selain mengusulkan gaji pokok melalui payung hukum, Khofifah juga meminta semua tenaga kerja di Indonesia khususnya di Jatim bisa tercover BPJS Ketenegakerjaan. Cagub pasangan Emil Dardak ini menerangkan bahwa hingga kini masih ada tenaga kerja yang gajinya di bawah Rp 1,7 juta sehingga tidak mendapatkan fasilitas pelayanan BPJS.
"Justru itu yang salah, gajinya di bawah Rp 1,7 juta itu bukan malah tidak dikasih BPJS, harusnya malah diprioritaskan. Itu yang akan saya tekankan, 'Wes wayahe' (sudah waktunya)," katanya lantas tersenyum.
Khofifah yang dikenal ibu muslimat ini menyempatkan untuk mendengar keluhan para perangkat desa di Jatim. Ia berjanji jika mendapat amanah memimpin Jatim akan menuntaskan ketiganya secara bertahap. "Jatim butuh pemimpin yang bisa menuntaskan 3 masalah pelik selama ini, ada kemiskinan, infrastruktur dan lapangan kerja. Ayo kerja bersama,”tegasnya.
PDIP Malu
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim Sri Untari mengaku malu setelah melihat laporan data BPS yang menyebut angka kemiskinan ekstrem Jatim tertinggi di Pulau Jawa. Perempuan yang juga ketua umum Dekopin menilai ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
“Dalam konteks ini yang menjadi penyebabnya salah satunya adalah masih banyaknya kekosongan jabatan di OPD Pemprov Jatim. Pejabat Plt tak berani membuat kebijakan strategis. Dampaknya tentunya serapan rendah. Temuan serapan rendah ini tentunya dicatat oleh BPS hingga akhirnya tercatat angka kemiskinan ekstrem di Jatim tinggi,” ungkap politikus asal Malang, Kamis (2/9/2021).
Menurut Untari, Jatim yang dikenal provinsi progresif dalam membangun banyak urusan, sekarang menjadi serba lambat di beberapa sektor. Diantaranya dalam penyerapan anggaran, terlambat penempatan pejabat yang kosong hingga menghambat semuanya roda perekonomian di Jatim ikut mengalami perlambatan.
Padahal di awal kepemimpinan perempuan pertama yang menjadi Gubernur Jatim banyak masyarakat yang optimis Jatim akan semakin maju dibawah kepemimpinan Khofifah Indar Parawansah. Terlebih memiliki program Nawa Bhakti Satya dengan jargon yang sangat familier CETTAR (Cepat, Efisien, Tanggap, Transparan dan Responsif).
“Tapi jargon tersebut masih tak kunjung terealisasi atau masih sekedar lip servis belaka. Tentu kami juga kecewa karena Jatim tak kunjung menjadi lebih baik sesuai harapan masyarakat,” jelas Untari.
Fraksi PDIP DPRD Jatim, lanjut Sri Untari, mendorong agar Gubernur Khofifah secepatnya mengisi pejabat definitive di lingkungan OPD Pemprov Jatim. “ Semuanya sudah lengkap. Ada tim pansel yang terdiri akademisi yang saat ini tinggal menjalankan saja. Gubernur tinggal perintah saja asal sesuai prosedur,” harap sekretaris DPD PDIP Jatim ini.
Ditambahkan, kekosongan jabatan di tingkat kepala OPD Pemprov Jatim sudah berlangsung satu tahun lebih sehingga perlu secepatnya dilakukan pengisian.
”DPRD Jatim sudah berulang kali mendorong agar segera diisi, namun tak dilaksanakan oleh gubernur,” dalih Sri Untari. rko/arf
Editor : Moch Ilham
