Okupansi Hotel di Jatim Naik 25 Persen

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tingkat okupansi mulai mengalami kenaikan pada kisaran 25 persen rata-rata per hari.SP/IST
Tingkat okupansi mulai mengalami kenaikan pada kisaran 25 persen rata-rata per hari.SP/IST

i

SURABAYAPAGI, Surabaya -  Seiring dengan menurunnya kasus positif Covid-19, tingkat hunian atau okupansi hotel di wilayah Jawa Timur, mulai membaik dan berada pada kisaran 25 persen rata-rata per hari. Saat ini tingkat okupansi mulai mengalami kenaikan, dari sebelumnya hanya berkisar 10-15 persen.

"Sudah ada pengaruh (penurunan level PPKM), namun, belum signifikan. Sebelumnya sekitar 10-15 persen, sekarang rata-rata di Jawa Timur 20-25 persen," kata Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Timur Dwi Cahyono, kemarin.

Dwi menjelaskan keterisian hotel di Jawa Timur mengalami kenaikan pada saat akhir pekan. Sementara pada hari-hari biasa, okupansi hotel yang ada di wilayah tersebut dilaporkan masih belum pulih.

Menurutnya, Kota Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki tingkat keterisian hotel cukup baik untuk saat ini. Penerapan level dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memberikan pengaruh cukup besar terhadap okupansi hotel.

"Untuk Senin-Kamis, itu pasti drop. Akhir pekan ada kenaikan, namun rata-rata 20-25 persen tingkat okupansinya. Level PPKM itu juga menjadi pertimbangan konsumen, mereka akan mencari informasi terlebih dahulu, kalau tidak aman, tidak bepergian," ujarnya.

Ia menambahkan saat ini kondisi bisnis perhotelan, dan restoran di wilayah Jawa Timur masih belum pulih. Para pelaku usaha masih sedikit kerepotan dengan kondisi saat ini, dan operasional hotel, dan restoran.

Beban yang ditanggung para pelaku usaha, lanjutnya, masih menjadi tantangan yang harus dihadapi di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya mengharapkan ada stimulus dari pemerintah untuk meringankan beban pelaku usaha.

"Biaya operasional tinggi. Kami mengharap ada stimulus, kebijakan pajak, perbankan, dan biaya listrik. Diharapkan ada relaksasi keringanan, untuk mengurangi biaya operasional," ujarnya.sb7/na

Berita Terbaru

Kumuh dan Bau, Komisi C DPRD Sidoarjo Desak Revitalisasi Depo Pasar Ikan

Kumuh dan Bau, Komisi C DPRD Sidoarjo Desak Revitalisasi Depo Pasar Ikan

Minggu, 01 Feb 2026 17:32 WIB

Minggu, 01 Feb 2026 17:32 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Sidoarjo - Komisi C DPRD Sidoarjo menilai kondisi Depo Pemasaran Ikan (DPI) Lingkar Timur, tidak layak, kumuh dan bau,  meskipun …

Kecelakaan Tunggal, 3 Bocah SMP Tewas Tabrak Pohon

Kecelakaan Tunggal, 3 Bocah SMP Tewas Tabrak Pohon

Minggu, 01 Feb 2026 16:35 WIB

Minggu, 01 Feb 2026 16:35 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Tragis kecelakaan yang terjadi pada Sabtu dini hari (31/1) sekitar pukul 00.34 di jalan Umum Desa Sawentar Kec Kanigoro Kab Blitar,…

Jawab Tantangan Kardiometabolik, Daewoong Perluas Akses Terapi Dislipidemia di Jatim

Jawab Tantangan Kardiometabolik, Daewoong Perluas Akses Terapi Dislipidemia di Jatim

Minggu, 01 Feb 2026 13:57 WIB

Minggu, 01 Feb 2026 13:57 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Daewoong Pharmaceutical Indonesia (Daewoong) resmi meluncurkan terapi kombinasi dosis tetap (fixed-dose combination/FDC) untuk p…

Lomba Senam Kreasi PWI Lamongan, Emak-emak Muda Tampil Riang Gembira dan Elegan

Lomba Senam Kreasi PWI Lamongan, Emak-emak Muda Tampil Riang Gembira dan Elegan

Minggu, 01 Feb 2026 12:42 WIB

Minggu, 01 Feb 2026 12:42 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Lamongan - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lamongan mengawali rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 dan Hari Ulang…

Jawab Tantangan Ekonomi, Hermanto Tanoko Bentuk Asosiasi Sejuta Pengusaha Indonesia

Jawab Tantangan Ekonomi, Hermanto Tanoko Bentuk Asosiasi Sejuta Pengusaha Indonesia

Minggu, 01 Feb 2026 09:24 WIB

Minggu, 01 Feb 2026 09:24 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Pengusaha nasional Hermanto Tanoko meresmikan pembentukan Asosiasi Sejuta Pengusaha Indonesia (ASPIN) sebagai respons atas tantangan e…

OTT KPK Harus Jadi Titik Balik DPRD Kota Madiun Benahi Fungsi Pengawasan

OTT KPK Harus Jadi Titik Balik DPRD Kota Madiun Benahi Fungsi Pengawasan

Sabtu, 31 Jan 2026 20:56 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 20:56 WIB

SURABAYA PAGI, Madiun – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi, dinilai sebagai p…