SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus mematangkan rencana kesiapan pemindahan pusat pemerintahaanya ke wilayah Mojosari. Salah satunya dengan melakukan konsultasi ke KPK RI di Jakarta, kemarin.
Kosultasi tersebut juga untuk melaporkan hasil tindak lanjut dari monitoring verifikasi dan validasi lapangan KPK yang dilakukan pada 25–27 November 2025 lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko menjelaskan, kunjungan ke KPK ini dipinpin langsung Bupati Gus Barra dan Ketua DPRD Ayni Zuhro..
"Sekali lagi, beberapa hari yang lalu, kami ada Pak Bupati, Ibu Ketua DPRD dan Jajaranya serta OPD terkait sengaja melakukan langkah pro aktif untuk datang ke Gedung KPK. Tujuannya, adalah meminta arahan KPK agar perpindahan pusat pemerintahan ke Mojosari berjalan sesuai prosedur, meminimalisir risiko hukum, dan memastikan tata kelola anggaran yang bersih," jelasnya, Sabtu (14/3/2026).
Teguh juga menyampaikan, kunjungan tersebut juga untuk melaporkan perbaikan kinerja mengenai pengelolaan hibah dan pokir DPRD..
"Pasalnya, saat monev KPK tahun 2025 lalu, Pemkab Mojokerto didorong untuk melakukan pembenahan tata kelola hibah, Pokir (Pokok-Pokok Pikiran), dan pengadaan barang/jasa," tegasnya.
Sekedar informasi, pemimdahan relokasi ibu kota ke Mojosari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, memeratakan pertumbuhan ekonomi, dan menormalisasi tata pemerintahan kabupaten.
Pusat pemerintahan saat ini masih berada di dalam wilayah Kota Mojokerto, dan rencana ini bertujuan mengembalikan pusat pemerintahan ke wilayah kabupaten.
Proses ini melibatkan penyusunan naskah akademik yang komprehensif, mempertimbangkan konektivitas wilayah, pertumbuhan penduduk, dan kemampuan keuangan daerah. dwi
Editor : Redaksi
