SURABAYAPAGI, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Christina Barends mempertanyakan apa yang membuat sampai 6 platform merah-putih dan satu platform nusantara yang mundur terus dan mencari sumber masalahnya.
Jika terkendala dalam sisi keajekan standardisasi , ia mengatakan bahkan ada salah satu vaksin yang sudah sampai masuk di Who register.
“Paparan-paparan dari sisi metodologi dan lain-lain juga sudah clear sesuai dengan ada yang,ada rekombinan ada yang macam-macam . Sesungguhnya apa membuat ya pengembangan vaksin-vaksin ini terasa bulet. “,” tanya Mercy dalam RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021).
Ia pun kembali mengingatkan bahwa vaksin –vaksin ini punya milik anak bangsa. Kalau misalnya ada yang masih kurang dalam hal pengembangan. Ia kira seperti vaksin sinovac dan yang lain-lain juga mereka dengan time limit juga yang sambil jalan, sambil on going to untuk melakukan perbaikan.
“Karena ini ada nyawa orang sebagai taruhannya. Jadi mereka tidak sampai 100�tul-betul akan baru lepas ke pasar enggak juga sambil memperbaiki sesungguhnya.” Jelasnya.
Ia menuturkan, terhadap situasi ini apa yang dilakukan di internal pemerintah sendiri untuk menjembatani kalau ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan.
“Jangan malah dihambat –hambat dan kami yang di DPR jadi bingung karena perang diantara pemerintah dengan pemerintah badan-badan pemerintah sendiri gitu loh dengan lembaga-lembaga peneliti yang juga adalah bagian dari kita semua gitu loh” tuturnya.
Sedangkan Politisi dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Hariyadi pun sampai merasa greget akan terhambatnya pengembangan vaksin dan mencurigai adanya semacam mafia vaksin.
“Vaksin ini kan bukan industri murahan ada 250 juta orang di Indonesia yang akan divaksin. Dan ini peluang usaha besar.
Ia pun juga membahas terkait orang indonesia yang mudah percaya dengan isu-isu tentang obat covid-19.
” Coba aja kita bikin isu sedikit saja bahwa tempe bisa menyembuhkan covid-19 dalam waktu sebentar bisa langsung habis tempe itu pasar itu, seperti ketika muncul isu obat ivermectin itu, langsung terjadi kegaduhan yang luar biasa, harsen pun tiba-tiba pengen dicabut” ujarnya.
Berbeda halnya ketika ada karya anak negeri sendiri, bambang merasa kurang adanya sinergi dan saling mendukung entah karena ada kepentingan politik apa atau kepentingan seseorang atau siapapun.
“Ya wallahualam lah kalau itu, yang jelas bahwa dua vaksin buatan anak negeri sendiri itu bahkan terakhir dokter terawan tuh udah gak dianggap vaksin, akhirnya karena ribut kan karena disana ada banyak-banyak dukungan kan akhirnya digeser, dia tidak masuk vaksin tapi dimasukkan ke terapi kan akhirnya masuk di Dirjen a tradisional yang di mana di depkes tidak harus Badan POM.
Bambang pun menyinggung di vaksin nusantara inisiasi terawan ini katanya BPOM kurang uji klinis, padahal di vaksin nusantara ini diuji klinis langsung ke tubuh manusia bukan lewat hamster seperti uji klinis vaksin lain. Bahkan ia mengatakan anggota Komisi 7 ada yang ikut disuntik dengan vaksin nusantara.
“Cuma kan sulit begitu masuk aplikasi PeduliLindung saya coba masuk PS gak masuk karena bukan dalam kategori vaksin. Tapi ketika diuji antibodinya itu tinggi sekali ,makanya saya pikir ada apa disini nih”
Ia mengatakan kalau mau, dibuka saja data buka uji klinis yang lain, mereka (BPOM) selalu bilang bawa ini rahasia mereka. “Sebenarnya tahapan itukan tinggal dibuat regulasinya, gimana uji klinis ini ? Ini tinggal diajukan begini kan? . Jangan sampai cuma dibilang ini belum siap uji klinis lah. Hal seperti ini akan terjadi ketidakpercayaan.” Jelasnya.
Bambang mengatakan semua cikal masalahnya ada di Badan POM, Ia merasa bahwa perlu direvisi undang-undang kesehatan.” Karena badan POM itu pengawas sekalian penerbit izin, di mana-mana yang namanya pengawas ya pengawas , lah ini pengawas keluarin izin juga , nah ini gak mate .Kalau seperti ini terus siapa yang mengawasi, bisa main dibawah meja ini, yang ini logo nerbitin yang itu gak “ ujarnya.
Bambang pun menitipkan pada Dirjen IKFT Kemenperin RI untuk mendukung tidak hanya soal vaksinasi tapi juga dunia-dunia farmasi dan kimia lainnya itu harus didukung.
“ Jadi bagaimanapun Indonesia ini kaya, entah itu kaya pemikir kaya bahannya , tapi sampai saat ini nggak ada yang mau kenapa ?, karena memang kita belum ada semacam reward untuk investor di sin” katanya.
Ia mencontohkan misalnya siapa yang membangun dunia farmasi nanti akan diberi diskon soal izin, gak usah bayar , pajaknya dikurangi. “kan harganya beda, contonya beli masker kita tahu harga Rp30. Ribu 3 ply sedangkan saya di samping rumah ada mobil bak terbuka dijual Rp15. Ribu. Nah disini yang jadi PR kita, apa yang menyebabkan impor itu jauh lebih murah” katanya.
Ia pun mengatakan kalau seandainya di Indonesia ada insentif-insentif , ia yakin tidak ada bedanya dengan Taiwan
“Sama sekarang dunia ini kan otomotif sudah banyak juga yang bergeser ke Thailand dan masa sekarang kita lagi pandemi punya 250 juta orang ya ini yang disebut bonus demografi .Jadi kita punya 250 juta orang butuh sandang, butuh papan dan juga butuh kesehatan , ini semua tidak bisa bisa terpisahkan. Makanya negara yang punya populasi tinggi itu asal bisa mengelola dengan baik Insya Allah jauh kita dari keterpurukan” pungkasnya.
Editor : Mariana Setiawati
