Petani Keluhkan Harga Pupuk dan Jalan Akses Desa

author surabayapagi.com

- Pewarta

Kamis, 04 Nov 2021 20:15 WIB

Petani Keluhkan Harga Pupuk dan Jalan Akses Desa

i

Anggota DPRD Jatim - Sri Hartatik

SURABAYAPAGI.COM, Kediri - Reses III DPRD Jawa TImur menjadi sarana interaktif masyarakat untuk menyampaikan permasalahan di daerahnya. Seperti yang diterima Anggota DPRD Jawa Timur Sri Hartatik yang mendapat keluhan persoalan harga pupuk di tingkat petani setempat. 

Politikus Partai Golkar itu menyebut rata-rata masyarakat mengeluhkan soal ketersediaan pupuk. "Kalau sektor pertanian saya mendapat usulan di tujuh titik itu semuanya pupuk," ujar Sri Hartatik, Kamis (4/11/2021). 

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Penghargaan Dukcapil Prima Award 2024

Diantaranya muncul usulan dari petani untuk menaikkan harga pupuk subsidi, yang penting tersedia. "Petani mengusulkan mengambil harga tengah-tengah antara pupuk subsidi dan non-subsidi. Yang penting barangnya ada," kata dia. 

Selama ini, petani menilai, harga pupuk non-subsidi terlalu mahal. Sedangkan pupuk subsidi sangat sulit didapatkan. 

Petani sangat keberatan jika harus membeli pupuk non-subsidi. Menurut Sri Hartatik, petani menyebut harga tersebut tidak sebanding dengan hasil panen. 

Selain pupuk, anggota komisi B itu juga mengungkapkan bahwa ada kekhawatiran masyarakat yang desanya terpecah karena pembangunan Bandara Kediri. 

Baca Juga: Surabaya Kurang SMA/SMK Negeri, DPRD Jatim Usul Tambah Sekolah Baru

Desa tersebut terpecah menjadi dua, untuk mengurus pelayanan publik harus memutar 7-13 kilometer. Padahal masih satu desa. 

"Mohon pemerintah memikirkan jalan akses di lingkungan itu. Masyarakat menyampaikan katanya nanti akan dibuatkan pemerintahan pembantu. Pelayanan pembantu semoga itu direalisasikan," ungkapnya. 

Terlepas dari itu, Sri Hartatik berharap kehadiran Bandara Kediri bisa membawa dampak bagi masyarakat sekitar. UMKM warga diberi akses mudah untuk masuk. 

Baca Juga: Anak Risma dan Bambang Haryo Melejit, Eks Sekdaprov Rasiyo Merangsek

Kemudian, pemerintah juga memperhatikan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sehingga bisa bersaing untuk menggerakkan ekonomi warga. 

"Lalu untuk infrastruktur, jembatan khususnya itu ada sudah 9 tahun belum selesai. Dan jalan berlobang segera diperbaiki. Trus satu lagi, sudah dibuatkan sumur bor dari provinsi hanya sumurnya saja, deselnya belum. Jadi tidak bisa dimanfaatkan," tegasnya. rko

Editor : Moch Ilham

BERITA TERBARU