Survei KedaiKOPI

40,5%, Keuangan Rakyat Memburuk

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menyampaikan hasil survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

Dia menemukan, 40,5 persen masyarakat Indonesia saat ini mengalami kondisi keuangan jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu. "Ketika ditanya kondisi keuangan, 40,5 persen bilang lebih buruk daripada tahun lalu," katanya, saat umumkan hasil survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) . Surveinya juga menunjukkan bahwa 31,2 persen publik tidak nyaman dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Survei dilakukan KedaiKOPI terhadap 1.200 responden dengan usia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun. Survei dilakukan dengan menggunakan metode face to face interview atau home visit. Margin error survei ini sekitar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Tidak dijelaskan oleh Kunto Adi Wibowo, kapan survei ini dilangsungkan.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo menambahkan 41,4 persen responden mengaku sama saja atau tidak ada perubahan soal keuangan. Sementara itu, 18,1 persen menilai keuangannya malah lebih baik daripada tahun lalu.

Selain itu, responden juga menyebut permasalahan utama di Indonesia saat ini adalah masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau jadi pengangguran akibat pandemi covid-19. Masalah itu menjadi yang paling sering disebut oleh responden dengan 18,1 persen.

Kunto Adi Wibowo memaparkan berbagai hal menjadi alasan responden menyatakan tidak nyaman dengan Pemerintahan Jokowi.

 

 

 

Ketenagakerjaan tak Baik

Saat ini rakyat mengaku tidak sejahtera, ketenagakerjaan tidak baik, ekonomi tidak merata, diskriminasi atau tidak aman, kualitas pemimpin yang buruk, kesehatan tidak merata, banyak koruptor, hingga utang negara yang terus bertambah.

"Tidak nyaman 31,2 persen, nyaman 68,8 persen," kata Kunto dalam paparannya, Minggu (19/12).

Sementara itu, ungkapnya, terdapat beberapa hal juga menjadi alasan responden yang menyatakan nyaman dengan Pemerintahan Jokowi.

Antara lain, keamanan, kenyamanan, kebebasan, memberi bantuan ke rakyat, pembangunan lebih baik atau merata, kualitas pemimpin yang pro rakyat, penanganan covid-19 dan kesehatan yang baik, perekonomian mulai membaik, korupsi diberantas, kinerja baik, sampai pendidikan gratis. n er, jk, 03

Berita Terbaru

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Bos MNC Group Hary Tanoe, Dihukum Bayar Rp 531,5 miliar

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 20:01 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menghukum bos MNC Group Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe dan PT MNC…

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Resepsi El Rumi dan Syifa Hadju, di Hotel Mewah

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:58 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Berkas pendaftaran nikah El Rumi dan Syifa Hadju rampung. Pernikahan juga sudah didaftarkan oleh KUA Setiabudi.Yusuf Mimbar dari KUA…

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Anies , Tolak Capres - Cawapres Dari Kader Partai

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:57 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai demokrasi harus tetap membuka ruang luas bagi semua kalangan.           …

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Terbongkar Sindikat Perjokian UTBK-SNBT Hingga Surabaya

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:51 WIB

SURABAYAPAGI : Hingga Kamis (23/4), kasus dugaan perjokian dan kecurangan UTBK meski mencuat masih dalam tahap pendalaman oleh panitia pusat. Penyelidikan…

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Legislator Nilai Kasus Perjokian Bukan Masalah Sederhana

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:50 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan, kasus perjokian di UTBK-SNBT 2026 bukanlah masalah sederhana. Kasus ini secara…

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

KPK, Usulkan Ketua Umum Parpol Dua Periode Saja

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

Kamis, 23 Apr 2026 19:49 WIB

SURABAYAPAGI-JAKARTA : Salah satu poin masukan KPK yaitu adanya pembatasan ketua umum partai politik menjadi dua periode. Usulan dalam kajian itu muncul karena…