Padahal Presiden Jokowi Pada awal Penanganan Dorong Vaksin produksi anak bangsa. Kini Anggota Komisi IX DPR-RI Dorong Pembentukan Panja Vaksin untuk Evaluasi pelaksanaan vaksinasi
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Setelah anggota DPR-RI dan mantan Ketua Umum PBNU Said Agil Siraq, kini giliran bendahara Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Zaedi Basiturrozak.
Zaedi, menyoroti Surat Edaran Pelaksanaan Vaksinasi Booster yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan per Kamis (13/1/ 2022) yang sama sekali tidak menyinggung aspek vaksin halal.
Karena itu , menurut zaedi, menjadi wajar jika publik menilai ada 'sesuatu' di Kementerian Kesehatan. Dan, kemungkinan itu memang bisa saja terjadi.
Ia menyinggung Presiden Joko Widodo pada awal penanganan Covid-19 mendorong vaksin produksi anak bangsa, Vaksin Merah Putih dan Nusantara, namun hingga kini tidak dieksekusi Kemenkes.
Kini berlanjut dengan penggunaan vaksin halal.
"Ada syak wasangka. Bisa jadi, ini ada dugaan bisnis, ada politik dagang, dan itu sangat mungkin bisa terjadi," jelasnya.
Vaksin Halal
“Kita sekarang tidak berbicara dalam aspek mayoritas dan aspek minoritas, tetapi Islam sebagai komponen Bangsa Indonesia. Menjadi naif ketika Presiden sudah menganjurkan agar vaksinasi memperhatikan aspek kehalalan, DPR sudah melakukan pressure, tetapi tidak ditindaklanjuti, diabaikan Kementerian Kesehatan," tambah Zaedi.
Padahal lembaga ini sudah melakukan kajian yang mendalam terkait vaksin halal agar bisa dimanfaatkan Pemerintah dalam menekan angka penolakan vaksinasi di masyarakat.
Padahal jamak diketahui jika penolakan vaksinasi salah satunya disebabkan aspek kehalalan produk vaksin.
"Kami akan terus dorong agar ini bisa menjadi regulasi, MUI harus digandeng Kemenkes sejak awal. Kami usulkan pembentukan Panja Vaksin," ungkapnya.
Usulan Panja
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Dr Kurniasih Mufidayati mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (panja) Vaksin untuk mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi yang tengah digencarkan Pemerintah.
Melalui Panja Vaksin, diharapkan permasalahan yang beberapa bulan terakhir mendapatkan sorotan akan mendapatkan gambaran secara transparan.
Usulan panja ini disebutkan sebagai bentuk moral sekaligus tanggungjawab Fraksi PKS di DPR RI dalam rangka mendukung suksesnya kebijakan vaksinasi dalam menurunkan kurva Covid-19 di Indonesia.
“Untuk vaksin booster ini sedang kami persoalkan, kenapa tidak ada yang halal. Ini pasti akan menghambat booster, pada dosis pertama dan kedua saja dari 514an daerah baru 244 daerah yang vaksinasinya terbaru sekitar 60 persen. Ini masih menjadi PR besar," kata Kurniasih, Sabtu (14/1/2022).
"Ini kan yang dibelanjakan pakai uang APBN. Sejak awal kami sudah meminta agar pembelian vaksin sesuai hitungan. Begitu banyak persoalan, tidak hanya mengenai vaksin halal dan non halal, tetapi juga menyangkut insentif sebesar Rp 8,3 Triliun namun capaiannya belum maksimal. Kami mendorong dibentuknya Panja Vaksin," tambahnya.
Kurniasih menyebut, Panja Vaksin diharapkan nantinya bisa memanggil Kementerian Kesehatan RI, Badan Pengawas dan Obat dan Makanan RI, Majelis Ulama Indonesia, hingga pihak-pihak terkait pelaksanaan vaksinasi.
Termasuk dari BUMN yang bergerak dibidang farmasi yang diketahui ikut menangani vaksinasi. n er, 07, jk
Editor : Moch Ilham
