SURABAYAPAGI.COM, Surabaya, - Di tengah melonjaknya kasus Covid-19 di kota pahlawan dan naiknya level PPKM, Pemerintah Surabaya justru memangkas jumlah tenaga kesehatan (nakes).
Menurut anggota DPRD Surabaya Imam Syafi'i, pemangkasan terhadap nakes dilakukan secara masif sejak awal Januari 2022 lalu.
Tak tanggung-tanggung, jumlah nakes yang dipangkas pun mencapai 50 persen dari ketersediaan nakes yang ada di setiap kelurahan.
"Kami menyesalkan adanya pemangkasan kader kesehatan ini," kata Imam Safi'i, Jumat (25/02/2022).
Mirisnya kata Imam, nasib para kader kesehatan terbilang sangat memprihatinkan. Selain belum menerima insentif, mereka juga tidak tercatat lagi sebagai kader kesehatan pasca perubahan nama menjadi Kader Surabaya Hebat.
Ia pun mencontohkan beberapa kasus pemangkasan di wilayah Surabaya. Salah satunya terjadi di Kelurahan Wonokromo. Menurut Imam, jumlah kader Kesehatan di Wonokromo sebelum terjadinya pemangkasan berjumlah sekitar 400 orang.
Namun saat ini jumlah kader kesehatan di Wonokromo hanya sekitar 197 orang. Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Banyu Urip. Ada sekitar 150 kader yang tidak mendapatkan SK sebagai kader kedehatan.
"Karena SK menjadi kader Surabaya Hebat diterbitkan Januari 2022," ucapnya.
Sementara itu, Wakil DPRD Surabaya Reni Astuti secara gamblang menyebutkan, secara keseluruhan hampir sekitar 25 persen kader kesehatan di Surabaya yang dipangkas. Pemangkasan itu terjadi pasca ada perubahan nama kader kesehatan menjadi Kader Surabaya Hebat serta adanya kenaikan insentif.
"Data Dinkes pada 31 Desember 2021 itu ada sekitar 30.605 kader kesehatan. Sekarang diprediksi berkurang antara 20% hingga 25%," kata Reni.
"Dulu kan kader kesehatan itu bermacam-macam. Kemudian ketika Pemkot Surabaya dan DPRD menaikkan insentif dari yang semula Rp28 ribu per bulan menjadi Rp400 ribu per bulan, maka dari para kader tersebut dijadikan satu menjadi kader kesehatan agar tidak ada dobel. Namun sekarang malah ada pemangkasan kader kesehatan," tambahnya.
Ia pun menyayangkan, ikhtiar pemkot Surabaya saat rapat APBD bersama legislatif. Saat itu, Walikota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen akan memperhatikan kader kesehatan di Surabaya dengan menaikan insentif kader menjadi Rp400 ribu.
Namun ikhtiar baik tersebut berujung pada pemangkasan kader dalam jumlah yang tidak sedikit.
Dengan adanya pemangkasan tersebu, ia meminta agar pemerintah melalui dinas kesehatan mempertimbangkan kembali kebijakan pemangkasan kader kesehatan yang telah terjadi sejak Januari 2022.
"Mohon dipertimbangkan kembalilah. Karena kader kesehatan selama ini bangga, mereka bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan kerja mereka selama ini baik, selalu bergotong-royong," ucapnya berharap. (Sem)
Editor : Redaksi
