SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Tepat satu tahun pimpin pemerintahan daerah Kabupaten Blitar Hj.Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar, H Rahmat Santoso SH.MH yang tepat jatuh pada 26 Februari 2022 mendatang.
Untuk itu semalam (Kamis 24/2-22) melakukan gelar dialog bersama puluhan elemen masyarakat yang hadir, sebelumnya didahului acara Tasyakuran dan doa di Pendopo Sasana Adi Praja, Kantor Bupati Blitar, Kanigoro.
Acara juga dihadiri Kapolres Blitar AKBP Adhitya Panji Anom, Kapolres Blitar Kota Argowiyono, Komandan Kodim 0808 Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin dan Kajari Blitar Ery Purdyanto. Usai acara doa bersama dan Tasyakuran serta baca tahlil, di lanjutkan pemutaran video kinerja ke dua pimpinan daerah Kabupaten Blitar ini.
Setelah acara yang begitu sakral tersebut dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Wabup yang diserahkan kepada Komandan Kodim Blitar 0808 Blitar Letkol Inf Didin Nasrudin mewakili Forkopimda.
Awali kegiatan Wabup Rahmat Santoso, sampaikan ketidakhadiran Bupati Mak Rini yang berhalangan hadir, karena ada kegiatan dinas di Surabaya, juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh pihak termasuk masyarakat Kab.Blitar, sehingga bisa menjalankan tugas selama setahun terakhir.
"Dalam melaksanakan program pembangunan kedepannya terus kita upayakan bisa mencapai hasil maksimal, meskipun di tengah tengah kondisi pandemi Covid-19 selama 2021," ungkap Wabup Rahmad Santoso.
Dalam acara dialog dan penyampaian Aspirasi dari para undangan, tampak Wabup, Kedua Kapolres Blitar, Komandan Kodim 0808 Blitar dan beberapa Kepala OPD yang hadir, dengan serius dengarkan Aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh warga masyarakat, guna ditindaklanjuti oleh Pemerintah daerah Kabupaten Blitar.
Untuk diketahui tasyakuran diundang juga puluhan elemen masyarakat selain Forpimka, yakni ormas, seperti LSM juga dari berbagai organisasi, HMI, PMII, GMNI, IMM, KAHMI Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Pancasila, Anshor, PCNU, GPI, KRPK, LPKPK, LMP, LMPI, Korapi, FBK, serta PPI.
Dialog dan masukan dari masyarakat berbagai hal disampaikan oleh undangan yang hadir, seperti dari Yayasan Organisasi Lingkungan Hidup, Budi Sulistyo mengharap perlunya dukungan Pemkab untuk mencegah kerusakan hutan dan lingkungan di kawasan hutan Perum Perhutani.
Untuk dari LPKPK, Rofiq meminta agar peraturan mengenai rekrutmen perangkat desa diperbaiki, agar tidak terjadi gejolak. Selain itu Fahrul dari KRPK menagih janji kampanye Mak Rini-Makdhe Rahmat mengenai pengelolaan tambang atau galian C, yang sampai sekarang belum ada perubahan dan PAD nya.
Menanggapi semua itu mantan pengacara ini mengatakan soal kerusakan hutan dan lingkungan sudah berkoordinasi dengan Perhutani dan Polres Blitar, jadi proses tersebut sudah berjalan.
"Mengenai tambang, saat ini sedang digodok aturannya, jangan sampai keluar aturan tambang, tapi hanya macan ompong karena tambang sudah lama terjadi,"jawab Rahmad Santoso.
Mengenai pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan, disampaikan dari LSM GPI Blitar, agar Pemkab Blitar mempersiapkan dampak sosialnya.
Karena sebelumnya hanya bertani, tapi sekarang jadi pertarungan petani dengan pendatang dengan adanya JLS.
"Misalnya dibuat rest area dan pasar kecil yang dikelola oleh warga sekitar, untuk pemberdayaan dan meningkatkan perekonomian mereka," tutur perwakilan GPI.
Juga Joko Prasetyo selaku ketua LSM GPI melalui menyampaikan merasa perlu adanya penjelasan mengenai program pembangunan dan capaiannya. Termasuk soal kerusakan infrastruktur jalan, yang sangat mengganggu masyarakat.
"Demikian juga penataan personil dalam mutasi, juga harus sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya," tandasnya.
Demikian juga dari Forum Masyarakat Blitar Selatan disampaikan Sutarto, menyampaikan dan mengeluhkan mengenai infrastruktur dan kerusakan hutan di Blitar Selatan.
"Meskipun diperbaiki, tetap perlu ada penegakkan hukum agar kendaraan yang melewati sesuai tonase," beber Sutarto.
Tidak mau ketinggalan APDESI, selain menyampaikan dukungan pada kepemimpinan Mak Rini-Makdhe Rahmat juga berharap agar kekurangan 90 mobil operasional desa bisa segera dipenuhi.
Menjawab itu semua Wabup Rahmat menegaskan siap hadir jika ada permasalahan di masyarakat, tidak perlu sungkan menghubungi secara langsung, seperti disinggung tentang Mutasi di Pemkab Blitar, Santoso mengungkapkan, "Soal mutasi semuanya atas izin dan persetujuan BKN, terus kerusakan jalan ini sedang dipastikan mana jalan kabupaten dan mana jalan provinsi agar perbaikannya sesuai anggarannya," tegas pria yang juga menjabat Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.
Yang terakhir dari Penggiat Literasi Blitar, juga mengungkapkan di Kabupaten Blitar perlu ada Graha Literasi, karena Bung Karno tokoh intelektual.
Sehingga perlu adanya universitas di Kabupaten Blitar, selain perpustakaan. Hal ini langsung di jawab Wabup Rahmat kalau sebenarnya pemkab sudah menyiapkan konsep perpustakaan senilai Rp 10 miliar, tapi karena pandemi Covid-19 anggarannya terpangkas.
"Semoga bisa mendapat bantuan dari pusat, serta pemberdayaan warga desa juga sudah dilakukan melalui program One Village One Product (OVOP) oleh Mak Rini melalui kegiatan Sambang Desa," pungkasnya Rahmad Santoso, dan acara pun berakhir dengan dengan Sòlawat. Les
Editor : Moch Ilham
