Sri Mulyani Akui Tak Naikan Harga Pertalite, LPG dan Listrik

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI, Rabu (1/6/2022).
Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna dengan DPR RI, Rabu (1/6/2022).

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan inflasi domestik berpotensi lebih tinggi apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di-pass-through kepada harga-harga domestik.

Namun, katanya, bila tidak diteruskan ke harga domestik, pemerintah perlu menyiapkan dana ekstra untuk menambal kenaikan harga.

Sebagai bagian dari pemerintah Jokowi, Sri Mulyani menegaskan tidak akan menaikkan harga Pertalite, elpiji, dan listrik, meski harga energi dunia sedang melonjak. Sebagai akibatnya, Kementerian Keuangan harus merogoh koceknya sebesar Rp 520 triliun untuk memberikan subsidi. Pemerintah menombok uang sebesar itu karena anggaran subsidi Rp 152,5 triliun sepanjang 2022.

"Oleh karena itu, untuk tahun ini kami meminta persetujuan kepada DPR untuk menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp 520 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikutip dari tayangan Youtube Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (1/6/2022).

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM, harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) menjadi US$ 102,51 per barrel pada April 2022. Angkanya sudah lebih tinggi dari asumsi APBN sebesar US$ 63 per barrel.

"Pada potensi transmisi tingginya harga komoditas global tersebut dapat kita redam, tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi," ujar dia.

APBN kata Ani, menjadi shock absorber untuk mempertahankan harga jual BBM, LPG, dan listrik di dalam negeri agar tak sepenuhnya naik akibat kenaikan harga-harga di dunia. Oleh karena itu, berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, seperti melalui skema subsidi dan bantuan sosial terus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi.

Kebijakan pengendalian inflasi lainnya juga ditempuh bersama dengan Bank Indonesia melalui koordinasi yang kuat dalam forum Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menkeu menyatakan sampai kini pemerintah terus memonitor perkembangan pasar minyak mentah global sehingga proyeksi asumsi ICP dapat dikalkulasi secara kredibel.

"Berbagai proyeksi lembaga internasional menunjukkan bahwa harga minyak mentah global tahun 2023 masih cukup tinggi, meskipun sedikit melandai dibandingkan tahun 2022," tutup Sri Mulyani. n jk/erc

Berita Terbaru

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

PDIP Surabaya Tegaskan Regenerasi Lewat Rapat Konsolidasi PAC

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 10:12 WIB

SURABAYA PAGI, Surabaya  -  Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Surabaya menggelar Rapat Konsolidasi Pengurus Anak Cabang (PAC) bersama Ketua, S…

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Demokrat Jatim Gelar Retreat, Emil Dardak Sebut Momentum Refleksi dan Pengabdian

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Sabtu, 31 Jan 2026 08:44 WIB

Surabaya, SURABAYAPAGI.COM – DPD Partai Demokrat Jawa Timur menggelar retreat sebagai ruang jeda bagi para kader untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat a…

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Fraksi PDIP Jatim minta Perda Perlindungan Perempuan dan Anak segera di Implementasikan

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 20:30 WIB

SURABAYAPAGI.COM, Surabaya – Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih mengkhawatirkan. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian A…

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

KPK Dalami Penerapan Pasal Kerugian Negara ke Eks Menag

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:45 WIB

Pakar dan Praktisi hukum Sarankan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Dibidik TPPU, Bukan hanya Suap dan Gratfikasi   SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - KPK …

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Gus Yahya Jadi Ketum PBNU Lagi

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:43 WIB

Usai Kirim Surat Minta Maaf dan Siap Pimpin Munas     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Sempat ditangguhkan, kini jabatan Ketua Umum PBNU, yang dipegang Gus Yahya …

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

DPR RI Kritik Kementerian PPPA

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Jumat, 30 Jan 2026 18:41 WIB

Hingga Satu Tahun, tak Pernah Lakukan Pemberdayaan Perempuan     SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Rapat Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Pemberdayaan P…