SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Wakil Ketua Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme (BPET) Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus mantan Direktur Pencegahan Kedeputian Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) RI, Irjen Pol (Purn) Ir Hamli mengungkapkan bahwa terorisme sudah hadir di Indonesia sejak zaman Orde Lama hingga Orde Baru.
Menurutnya, pada masa Orde Lama terdapat kelompok Negara Islam Indonesia (NII) yang selanjutnya bertransformasi menjadi kelompok jihad pada masa Orde Baru.
Sementara itu, dalam penangkapan teroris pada masa Orde Baru berbeda dengan era sekarang yang butuh penegakan hukum, di mana dahulu perlu diterapkan operasi intelijen. Hamli mengutip hasil penelitian dari Indonesia Millenial Report 2019, terdapat 19,5 persen milenial menyatakan Indonesia lebih ideal menjadi negara khilafah.
Hal ini tentu meresahkan dan berpotensi berujung kepada radikalisme. Maka untuk menguatkan nasionalisme, perlu adanya langkah pemahaman terhadap pengenalan potensi ini.
“Karena biasanya kelompok teroris menganggap nasionalisme itu haram dan bertentangan dengan agama,” kata Hamli.
Lebih jauh, potensi ini dapat dilihat dari tersebarnya narasi-narasi radikalisme yang mengitari masyarakat. Jika tidak ditanggulangi segera, narasi tersebut dapat mengarah dan mengajak pada tindakan terorisme. Dapat berupa narasi mengenai intoleransi terkait sentimen keagamaan, narasi umat yang diperlakukan tidak adil, narasi keterancaman, dan sebagainya.
Menurut Hamli, seorang yang terpapar radikalisme dapat dilihat dari tiga ranah perubahan perilaku mereka. Yakni dengan memperhatikan hubungan sosial, ideologi, dan tindakan mereka. Adapun perubahan tersebut dapat dibagi menjadi tiga derajat intensitas bahaya untuk menunjukkan terpaparnya seseorang tersebut.
Pertama adalah tahap waspada sebagai derajat bahaya rendah. Pada derajat ini, perilaku sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ekstremisme, namun masih dalam proses awal dan berskala kecil sehingga belum terlalu berbahaya. Penanganan dini perlu dilakukan agar tidak berkembang dan meningkat menjadi lebih berbahaya.
Kemudian, siaga sebagai derajat bahaya menengah. Pada derajat ini, perilaku seseorang atau kelompok sudah mulai menunjukkan keaktifan dalam menyuarakan dan menyebarluaskan paham dan kegiatan ekstremisme kekerasan. Penanganan pada derajat ini penting dilakukan agar tidak berkembang dan meningkat menjadi lebih berbahaya lagi.
Terakhir, awas sebagai derajat bahaya tinggi. Pada derajat bahaya tinggi, perilaku seseorang sudah menunjukkan tanda-tanda penggunaan aksi kekerasan. Pada derajat ini, penanganan yang mendalam perlu dilakukan.
“Dalam kasus ideologi, orang yang memiliki derajat ini akan menuntut secara terang-terangan untuk menggantikan sistem demokrasi,” ia mengungkapkan.
Hamli menegaskan untuk memerangi terorisme diperlukan kualitas karakter, literasi dasar, dan kompetensi. Kualitas karakter yaitu dengan mempelajari nilai religius dan nasionalisme. Melalui pembelajaran agama yang baik, tetapi tidak meninggalkan wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Sehingga, bisa menjadi sosok moderat yang memiliki rasa nasionalis dengan mendorong nilai gotong royong, kemandirian, dan integritas.
Sedangkan melalui literasi dasar, seperti dalam bidang agama yang dapat dilakukan dengan mengetahui kelompok besar aliran yang ada. Hamli berpesan seharusnya seseorang itu mengikuti aliran dari yang baik dan aman serta jangan mengikuti aliran kelompok baru. Kemudian bagian terakhir, adanya kompetensi berpikir kritis yang akan membuat orang tidak mudah menerima segala sesuatu begitu saja.
“Ini merupakan hal yang penting agar kita tidak dapat terkontaminasi kelompok teroris,” ia menekankan. res
Editor : Redaksi
