SURABAYAPAGI.COM, Jakarta- Rencana kenaikan BBM, Kamis (1/9/2022) yang sudah dibahas berkali-kali, masih membikin galau pemerintah. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, sampai Rabu (31/8/2022) kemarin, masih sibuk beri edukasi kepada publik dan kepala daerah.
Mendag Zulkifli Hasan mengulang lagi pernyataan Menkeu Sri Mulyani, bahwa anggaran subsidi energi sudah mencapai Rp502 triliun. Menurut dia, jika harga BBM (bahan bakar minyak) tidak naik, maka anggaran subsidi akan membengkak mendekati Rp700 triliun.
Sampai semalam, kabar kenaikan harga BBM semakin santer. Kabar tersebut seiring dengan tingginya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk subsidi energi.
Teranyar, pemerintah juga baru saja menambah bantuan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun untuk masyarakat sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM.
"Kalau kita dimanjakan dengan subsidi seperti ini pak, kita tidak bayangkan Rp700 triliun untuk dibakar. Ya memang rakyat akan marah, tetapi kan kita mesti didik. Saya termasuk punya pandangan kalau (subsidi) BBM diteruskan, itu nanti 2023 itu terjadi puncaknya. Di situ bisa terjadi tidak karu-karuan, APBN bisa terganggu," jelas Mendag dalam keterangannya, Rabu, (31/8/2022).
Kepala Daerah Diminta Sosialisasi
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Ia meminta jajaran pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan sosialisasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat soal urgensi kenaikan BBM.
"Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM, saya minta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolda, Kapolres dan Kapolsek ikut mensosialisasikan dan memberi dukungan ini. Ini bukan seperti perang dunia ketiga, tidak. Ini memang dinamika yang seluruh dunia hadapi. Nah bagaimana kita menghadapi, kita harus kompak," kata Luhut, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta secara virtual, dikutip dari Antara, Selasa (30/8/2022).
Luhut juga meminta pemda memberi pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM sekaligus melakukan sosialisasi atas langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan harga BBM. Menurutnya, pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk mengantisipasi dampak susulan atas kenaikan harga BBM bersubsidi.
Ia juga meminta pemerintah daerah agar berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengalokasikan anggaran bantuan kepada masyarakat melalui bantuan sosial atau subsidi sektor transportasi dan UMKM.
"Saya minta dipastikan semua bantuan dialokasikan tepat sasaran. Sekali lagi dengan pengalaman, dengan data yang kita punya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan," katanya.
Pemerintah, lanjut Luhut, juga telah menyiapkan bantuan sosial sebagai antisipasi jika akan ada kenaikan harga BBM mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah, dan dana transfer umum pemerintah daerah untuk membantu sektor transportasi di daerah masing-masing.
Luhut Binsar Pandjaitan, berikan penjelasan pengaruh kenaikan harga Bahan Bakar Mesin (BBM) khususnya jenis pertalite yang akan naik Kamis, 1 September 2022 terkait inflasi yang terjadi di Indonesia.
“BBM kita tunggu presiden, kalau inflasi kan ada dua ada dari energi dan pangan. Kalau dari pangan saya kira Presiden sudah memerintahkan untuk kita menangani soal pangan ini. Kemudian dilakukan ekstra seperti menangani Covid-19 jadi kan itu hanya masalahnya bawang, telur dan cabai rawit,” jelasnya pada, Rabu (31/8/2022).
Harapan Mendag
Mendag mengatakan, jika ingin menaikkan harga BBM, saat ini adalah waktu yang tepat. Namun, dia menekankan, sebelum menaikkan harga, pemerintahan harus membenahi dulu aspek sosial.
Karena itu, dia menyarankan agar anggaran subsidi BBM dialihkan ke bantuan langsung tunai (BLT) yang diperuntukkan kepada 30 juta masyarakat miskin rentan.
"Jadi kalau tahun 2023 baru dinaikkan, bayangin tahun kampanye BBM-nya naik. Kalau memang mau berubah, sekarang. Tetapi benahi dulu aspek sosialnya, subsidinya itu yang 30 juta. Pemerintah sudah tambah Rp600.000 yang gaji sekian, yang tidak punya penghasilan tambah Rp600.000. Nah, itu tepat, karena yang dapat itu memang orang yang membutuhkan," ucapnya.
Subsidi Langsung-Barang
Zulhas mengatakan jika satu satu orang diberikan bantuan senilai Rp1 juta dan diberikan selama satu tahun untuk 30 juta masyarakat miskin, maka anggaran yang dikeluarkan hanya Rp360 triliun. Menurut dia, subsidi langsung ini lebih efektif daripada memberikan subsidi ke barang.
"Dia bisa beli bensin. Sekarang kalau kita subsidi minyak Pak Aria Bima pakai, saya pakai, kan yang isi bensin supir kita pak, subsidi gas kita pakai, minyak Rp14.000 yang kaya kadang-kadang beli juga," ucapnya.
Menurut Zulhas, jika disosialisasikan dengan baik, dan pemerintah cepat dalam memberikan bantuan sosial sebagai bantalan maka masyarakat tidak kaget ketika BBM akhrinya diputuskan naik. n erc/ant/rmc
Editor : Moch Ilham
