SURABAYAPAGI.COM, Jakarta – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa penggunaan produk dalam negeri dapat memberikan dampak yang luas bagi perekonomian nasional. Pasalnya, setiap Rp1 dibelanjakan produk dalam negeri, bisa menyumbang perekonomian nasional sebesar Rp2,2.
Hal tersebut disampaikan oleh Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara Business Matching Tahap IV: Percepatan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN di Nusa Dua, Bali lewat siaran resminya, Kamis (6/10/2022).
Baca Juga: Pengaturan Impor PE dan PP tak Memerlukan Pertimbangan
“Setiap Rp 1 belanja produk dalam negeri bisa menyumbang perekonomian nasional sebesar Rp 2,2,” kata Agus.
Lebih lanjut, Agus menjelaskan, pernyataan tersebut didapat berdasarkan hasil kajian kerja sama antara Indef dengan Kemenperin pada September 2022. Hasil simulasi model Computable General Equilibrium (CGE) menunjukkan peningkatan PDB sebesar 0,94% atau setara dengan nilai Rp159,25 Triliun.
“Bila terdapat transaksi produk dalam negeri (PDN) senilai Rp76 Triliun, berarti perbandingan antara nilai transaksi belanja PDN dalam pengadaan pemerintah dengan manfaat ekonomi adalah Rp72,6 Triliun:Rp159,52 Triliun, atau Rp1:Rp2,2.” ujar Agus.
Tentunya percepatan upaya ini membutuhkan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian bangsa.
Baca Juga: Perizinan Impor Dipersulit, Pengusaha Sepatu Lokal Ketar-ketir Produksi Macet
Besarnya dampak yang muncul dari penggunaan produk dalam negeri tersebut tentu tidak bisa dianggap main-main. Pasalnya, belanja produk dalam negeri menciptakan backward linkage dan forward linkage.
Untuk mendukung pencapaian seperti yang disebutkan oleh Indef, Kementerian Perindustrian meluncurkan tiga terobosan guna mempercepat, mempermudah, dan memperbanyak sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Terobosan yang pertama yaitu memperbanyak jumlah asesor dan lembaga verifikasi penghitungan dan verifikasi besaran nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP).
Baca Juga: Kemenperin: Stok Gula dan Minyak Goreng Aman Jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024
Selanjutnya, terobosan kedua yang telah dilakukan Kemenperin adalah menyederhanakan proses pengurusan sertifikat TKDN untuk industri kecil. Saat ini, industri kecil dapat mengurus sertifikat TKDN hanya dengan dua langkah saja.
Kemudian, terobosan yang ketiga adalah melakukan penguatan data suplai produk dalam negeri. jk
Editor : Redaksi
