SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Walikota Mojokerto Ika Puspitasari memberi apresiasi tinggi kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto dalam membantu penagihan tunggakan pajak PBB perkotaan melalui Surat Kuasa Khusus (SKK).
Pasalnya, sejak tahun 2020 hingga 2021 kemarin, korps baju coklat ini berhasil menagih tunggakan pajak sebesar Rp. 703.491.676.
"SKK tahun 2020 senilai Rp. 2,176 milyar dan tertagih sebesar Rp. 532.574.656. Sedanngkan SKK tahun 2021 sebesar Rp. 1.947 milyar dengah pembayaran tunggakan Rp. 170.917.020," ujar Ning Ita sapaan akrab Walikota saat acara silaturahmi Forkopimda dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, Senin (24/10) siang.
Ia menyebut, untuk rencana SKK penagihan tunggakan PBB tahun 2022 senilai Rp. 2,372 milyar dan hingga kini masih berproses untuk dilakukan penagihan. Selain itu, pihaknya juga meminta bantuan Kejari dalam penyelesaian persoalan aset daerah.
"Terdapat ratusan aset daerah yang menjadi prioritas penyelesaian. Alhamdulillah persoalan aset kategori mudah maupun sulit mampu kita selesaikan berkat sinergitas dengan Kejari," ungkapnya.
Ning Ita berharap, kerjasama ini tidak hanya menyangkut persoalan penagihan PBB dan penyelesaian aset. Namun ia juga menginginkan pendampingan hukum terkait seluruh program - program Pemkot Mojokerto. Agar bisa berjalan dengan baik sehingga tercapai output yang ditargetkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Kalau ada pendampingan, kita jalannya mantap karena tidak ada kekhwatiran. Sehingga output tercapai dan masyarakat bisa menikmati seluruh program Kota Mojokerto," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Monokerto, Hadiman, SH,MH menyambut baik ajakan sinergitas Pemkot Mojokerto dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan humanis.
"Diterapkannya good governance tidak hanya membawa dampak positif dalam pemerintahan juga mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non pemerintah," ujarnya.
Masih kata Hadiman, penerapan good governance dengan landasan yang kuat diharapkan akan membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan aman.
"Saya melihat Kota Mojokerto sudah menerapkan good governance terbukti dengan banyaknya penghargaan yang sudah diraih kota ini," tukasnya.
Sekedar informasi, acara silaturahmi yang di isi dengan sosialisasi good governance dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan humanis di Pemerintah Kota Mojokerto ini diselenggarakan oleh Bakesbang Kota Mojokerto. Dan di ikuti oleh Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Camat dan Lurah seluruh Kota Mojokerto. Dwi
Editor : Redaksi
