SURABAYAPAGI.COM, Mojokerto - Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyambut kunjungan kerja (Kunker) Satgassusgah TPK Polri di bumi Majapahit. Kunker tersebut sebagai upaya dalam mempersiapkan pendistribusian pupuk bersubsidi pada awal tahun 2023 di Kabupaten Mojokerto, agar para petani di wilayah Kabupaten Mojokerto bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan lancar dan mudah.
Dalam Kunker di bumi Majapahit, Satgassusgah TPK Polri juga mengambil beberapa sampling pupuk urea dan pupuk NPK yang berada di wilayah Bangsal, Jetis, dan Trowulan untuk diuji laboratorium di Bogor.
Selain itu, Bupati Ikfina yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko dan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Mojokerto Nurul Istiqomah juga mengapresiasi sebesar-besarnya atas kunker Satgassusgah TPK Polri di bumi Majapahit.
Hal tersebut disampaikan Bupati Ikfina, di smart room Satya Bina Karya Pemkab Mojokerto, Selasa (15/11) sore. Saat menyambut kedatangan Pimpinan Satgassusgah TPK Polri Herbert Nababan beserta timnya, Arif Budianto dari Balai Penelitian Tanah Kementerian Pertanian, serta tim dari Pupuk Indonesia.
Pada momen itu, Pimpinan Satgassusgah TPK Polri Herbert Nababan menjelaskan, terkait alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian, maka dalam penerimaan pupuk bersubsidi akan sesuai dengan nama dan alamat para petani serta berlaku secara efektif per tanggal 1 Januari 2023.
"Teman-teman petani di dalam menebus pupuk bersubsidi sudah harus menggunakan kartu tani. Kalau sekarang masih manual bahwa membawa KTP bawa NIK itu masih diperkenankan, tetapi mulai 1 Januari 2023 penebusan oleh teman-teman petani ini menggunakan kartu tani, jadi teman-teman petani yang tidak menggunakan kartu tani maka tidak akan dilayani," bebernya.
Lebih lanjut, terkait Kunker di bumi Majapahit, Herbert Nababan mengatakan, tujuan dilaksanakan kunjungan ini adalah untuk mengecek segala macam kelengkapan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. Agar kedepannya para petani tidak dirugikan serta direpotkan dalam penerimaan pupuk bersubsidi.
"Jangan sampai teman-teman petani sampai susah, apalagi petani yang ada di pedalaman sampai direpotkan lagi dengan alokasi pupuk yang seharusnya diterima tapi tidak diterima," jelasnya.
Selain itu, Herbert Nababan juga menjelaskan, terkait permintaan pupuk bersubsidi yang sangat banyak, sedangkan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah pusat pada tahun 2022 hanya sekitar 25.000 juta ton atau sebesar 9 Triliun untuk seluruh Indonesia. Maka Ia menilai, tidak ada suatu kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Jadi memang tidak ada yang namanya kelangkaan pupuk. Kemampuan Pemerintah hanya 9 Triliun untuk pupuk bersubsidi, sementara kebutuhan pupuk bersubsidi lebih dari kesanggupan pemerintah," jelasnya.
Sementara itu, terkait pengambilan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani, Bupati Ikfina meminta Disperta untuk mempersiapkan dan mensosialisasikan segala persyaratan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi kepada seluruh petani, agar kedepannya para petani saat pengambilan pupuk subsidi tidak terjadi suatu permasalahan.
"Saya khawatirkan itu kartunya atau pinnya hilang, kalau tidak dua-duanya sudah tidak ada. Ini nanti akan menjadi masalah ketika mereka tidak bisa menembus karena kartunya tidak ada. Makanya nanti harus di cek dan di parepare semuanya karena kalau masalah pupuk ini tidak bisa ditunda-tunda," jelasnya.
Lanjut Ikfina, untuk mengatasi persepsi masyarakat terkait kelangkaan pupuk bersubsidi. Maka perlu disosialisasikan kepada masyarakat terkait jatah pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada para petani yang di kabupaten Mojokerto.
"Ini kelihatannya yang harus kita komunikasikan dengan masyarakat para petani karena kalau dibilang langka. akhirnya persepsi yang terbentuk adalah ada yang bermain, sehingga yang harusnya itu mereka terima itu mereka tidak terima," jelasnya.
Bupati Ikfina juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kunker Satgassusgah TPK Polri di bumi Majapahit yang sudah memberikan banyak masukan dan pencerahan untuk Pemkab Mojokerto dalam mengkondisikan pendistribusian pupuk bersubsidi di tahun 2023, karena dalam pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi, Ia menilai, dapat mempengaruhi stabilitas keamanan di daerah.
"Makannya nanti akan menjadi bahasan di binwil kami, yang akan bertemu dengan seluruh Kapolsek, Danramil, Camat untuk membicarakan masalah ini, supaya nanti kalau ada sesuatu di masyarakat, teman-teman ini bisa memberikan penjelasan dan penyelesaian," jelasnya.
Selain itu, pentingnya kesiapan keperluan dalam pengambilan pupuk bersubsidi seperti kartu tani, pin, serta berkoordinasi dengan bank Himbara. Bupati Ikfina menilai, ini perlu dilaksanakan agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan penyelewengan terhadap distribusi pupuk bersubsidi.
"Sehingga teknis ini butuh koordinasi yang detail, supaya nanti pada saat mereka butuh untuk menebusnya," jelasnya.
Lanjut Ikfina, terkait kelompok tani hutan yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi karena tidak memenuhi syarat dari pemerintah pusat, Bupati Ikfina akan berusaha hingga ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan solusi dari hal tersebut.
"Makanya ini nanti kita pendataan, kita upayakan akan bersurat ke kementerian untuk bisa dibantu solusinya, bagaimana terkait dengan masyarakat kami yang menggarap lahan-lahan milik perhutani," jelasnya.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mengharapkan dengan terlaksana kegiatan ini bisa memberikan berkah, kemudahan, dan kelancaran untuk para petani di kabupaten Mojokerto khususnya terkait dengan pendistribusian alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat.
"Mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan nanti kalau ada hal-hal yang lain diluar hal-hal tersebut kami akan dengan senang hati dan sangat terbuka apabila kalian nanti mau untuk memberikan pendampingan dan arahan-arahan kepada kami semuanya. Kami berupaya membangun komitmen dari keluarga besar Pemkab Mojokerto untuk benar-benar bisa bekerja on the track," pungkasnya. Dwi
Editor : Moch Ilham
