SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa sebanyak 66 negara diprediksi akan menjadi pasien IMF (Dana Moneter Internasional) akibat kondisi ekonomi global yang sangat sulit saat ini. Namun sayangnya, menurut Jokowi, tak semua negara bisa mendapatkan bantuan dari IMF.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional ke-17 HIPMI, Surakarta, yang ditayangkan melalui akun Youtube, Senin (21/11/2022).
Baca Juga: Franz Magnis: Presiden Gunakan Kekuasaannya Untungkan Beberapa Pihak, Sama Seperti Mafia
Jokowi menambahkan, dana yang dimiliki IMF terbatas. Dimungkinkan semua negara tidak mendapatkan bantuan sesuai yang diharapkan. Begitu juga dana yang dimiliki oleh lembaga multilateral lainnya.
“Diperkirakan sampai angka 66. Dan itu nggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya. Gak mungkin. Karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu,” kata Jokowi.
Baca Juga: Presiden tak Beri Arahan Kepada 4 Menteri dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK
Ia melanjutkan, saat ini sudah ada 14 negara yang menjadi pasien IMF. Jumlah ini pun sangat banyak dibandingkan saat krisis pada 1997-1998 silam yang hanya ada 5 negara yang membutuhkan bantuan pendanaan. Sedangkan 28 negara lainnya juga disebutnya tengah mengantre untuk menjadi pasien IMF.
"Karena situasi gak normal, hati hati situasi dunia gak normal, saya sampaikan berkali kali 14 negara masuk dalam posisi pasien IMF. Tahun 97/98 itu hanya 5 negara udah geger. Ini 14 negara masuk pasien IMF dan 28 negara ngantri di depan pintu IMF," jelas Jokowi.
Baca Juga: Jokowi tak Mau Berkomentar Dituding Intervensi Dibalik Pencalonan Gibran
Jokowi pun mengingatkan agar berhati-hati dalam mengelola kebijakan di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu ini. Pasalnya, kebijakan yang tidak tepat justru akan semakin memperburuk kondisi ekonomi di dalam negeri.
“Hati-hati membuat kebijakan, begitu salah sedikit bisa berdarah-darah dan itu sudah ada contohnya. Dan itu sudah ada contohnya, saya kira saudara-saudara tahu. Di Inggris salah sedikit kebijakan, salah membuat policy, hasilnya bisa ke mana-mana,” pungkasnya. jk
Editor : Redaksi
