SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Laporan berbagai media global yang saya ikuti dari media sosial, seolah penentuan tarif tambahan impor Trump ke sejumlah negara termasuk Indonesia, menyusahkan rakyat umumnya. Saya menyebut rakyat adalah WNI yang hidup tampa andalkan barang impor.
Dalam bahasa grassroot, "rakyat tak butuh barang impor" . Akal sehat saya bilang, urusan Trump soal penentuan tarif tambahan impor, tak ada urusan dengan rakyat biasa . Apalagi ada beberapa kategori barang impor yang mungkin kurang relevan bagi sebagian besar masyarakat, seperti barang mewah .
Saya nilai, kebutuhan akan barang impor sangat bervariasi. Orang dengan penghasilan tinggi mungkin memiliki kebutuhan akan barang impor yang lebih besar.
Barang impor itu seperti mobil mewah, jam tangan mewah, dan tas mewah. Jenis barang impor ini mungkin tidak menjadi kebutuhan mendesak bagi sebagian besar masyarakat. Sementara rakyat dengan penghasilan rendah mungkin lebih fokus pada kebutuhan pokoknya, sandang pangan. Maklum, barang impor itu konsumtif.
Barang impor memungkinkan akses ke barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Mungkin hanya menyentuh ketersediaan barang. Konon, bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
Bagi saya, poin penting terkait impor adalah kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri.
Misalnya teknologi canggih, bahan baku industri, atau produk-produk tertentu yang tidak bisa diproduksi secara massal di Indonesia. Impor barang urusannya pengusaha dan bukan rakyat.
Makanya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berjanji memangkas sekitar 14 persen beban tarif yang dirasakan pengusaha, usai Presiden AS Donald Trump mematok tarif impor 32 persen bagi produk Indonesia. Jelaskan!
***
Menurut para blogger China, di negara tirai bambu, sebagian besar rakyatnya bertekad mengekspos para pejabat pemerintahan yang korup dan memamerkan barang-barang mewah bermerek dengan harga jauh di atas gajinya.
Prada, merupakan salah satu di antara beberapa merek premium yang melaporkan pertumbuhan yang solid di pasar barang mewah terbesar kedua di dunia itu. Situasi ini terjadi meski kampanye pemerintah melawan pengeluaran yang mencolok dan pemberian hadiah. Ini cukup melukai perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang-barang bermerek seperti LVMH, Compagnie Financiere Richemont dan Kering SA.
Logo-logo pada tas, dompet dan sepatu kulit mewah merek Prada pada umumnya tersembunyi di China.
Bulan ini, pengadilan menjatuhi hukuman penjara 14 tahun pada seorang pejabat daerah atas tindak pidana korupsi, setelah foto-foto dirinya memakai jam-jam mahal impor -- termasuk yang menurut para blogger bermerek Vacheron Constantin. Barang impor ini tersebar luas di Internet dan membuatnya dipanggil “Brother Watch”.
Richemont memiliki beberapa perusahaan jam mewah terdepan termasuk Vacheron Constantin, Cartier dan Piaget. Pada awal bulan ini, permintaan di China melemah.
Pertumbuhan penjualan di seluruh China, termasuk Hong Kong, melambat 20 persen dalam semester pertama dari 35 persen setahun ini. Wilayah ini, termasuk Hong Kong, mencakup 21 persen dari pendapatan Prada.
Peralihan dari barang-barang mewah yang mencolok mata tampak jelas di kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing, di mana banyak perusahaan memiliki toko-toko terbesar mereka dan selera para pelanggan berubah dengan cepat.
“Saya mencari barang-barang berkualitas tinggi, tidak mencolok, yang berarti logonya harus kecil," ujar Chloe Chen, 23, seorang lulusan universitas di Shanghai.
Namun logo-logo masih sangat populer di sebagian besar China, di mana merek-merek mewah masih merupakan hal yang baru, menurut para analis. Perhiasan mewah merek Tiffany & Co. juga laku keras karena permintaan yang meningkat dari para pasangan.
Korea Utara merupakan satu di antara negara yang menerapkan berbagai aturan ketat impor bagi warganya.
Dua di antara aturan yang dimaksud adalah larangan impor barang mewah hingga kampanye antirokok. Nah. Praktik di negara komunis terhadap barang impor telah jadi sorotan rakyatnya.
***
Rakyat sekedar tahu, saat ini diramaikan hubungan Amerika Serikat (AS) dan China, memanas. Ini usai Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan untuk barang impor dari China. Negeri Tirai Bambu pun membalas dengan tarif baru untuk impor dari AS.
Dilansir CNN, Jumat (4/4), Trump mengumumkan tarif tambahan sebesar 34% pada semua barang China yang diimpor ke AS. Langkah itu bakal memperburuk ketegangan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia.
China menganggap kebijakan Trump merusak hak dan kepentingan China. China pun membalas tarif Trump itu dengan menerapkan tarif 34�gi barang-barang dari AS yang berlaku pada 10 April 2025.
Perang dagang antar dua negara adi kuasa, bukan domain rakyat Indonesia yang berpenghasilan UMR.
Dan menyimak keterangan Menkeu Sri Mulyani, soal tarif Trump, sebenarnya, itu isu politik antar dua negara adi daya, AS dan China . Bagaimana dengan kepentingan rakyat Indonesia?
Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menyebut, Indonesia mempunyai 10 komoditas utama ekspor seperti batubara, besi/baja, minyak kelapa sawit, bijih tembaga, nikel.
Selain itu, perkembangan global menuju transisi hijau, membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai negara penghasil mineral kritis untuk mendukung teknologi ramah lingkungan.
"Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai penyedia bahan baku teknologi ramah lingkungan sekaligus menciptakan ekonomi yang inklusif," katanya. (BBC News Indonesia, 4 April 2025).
Lain halnya dengan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira. Ia, memprediksi kuartal IV tahun 2025, akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia.
Bila benar, ada dampak resesi ekonomi yaitu akan menyentuh pada sektor produksi.
Juga bakal ada penurunan produksi industri, penurunan jumlah barang yang diproduksi, penurunan aktivitas perdagangan, dan penurunan tingkat investasi.
Juga beberapa dosen ekonomi bisnis dari Unair, Ubaya dan Ciputra, yang dihimpun Surabaya Pagi, Rabu (8/4).
Para ekonom lokal itu menyebut akan ada dampak pada peningkatan pengangguran, Pendapatan pemerintah dari pajak dan non-pajak turun, Defisit anggaran dan utang pemerintah meningkat.
Sementara dampak pada masyarakat adalah penurunan pendapatan, peningkatan kemiskinan, daya beli masyarakat menurun, penurunan harga properti, hingga risiko gangguan terkait zat adiktif meningkat.
Analisis ekonom ini yang mengkhawatirkan yaitu resesi. Ya, resesi adalah kondisi ketika aktivitas ekonomi kita menurun secara signifikan dalam waktu yang lama. Resesi dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti lapangan kerja, investasi, dan pendapatan masyarakat.
Secara konseptual, dalam mengatasi resesi, pemerintah dapat melakukan kebijakan fiskal dan moneter, seperti, menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan sosial, Memberikan insentif kepada sektor usaha yang terdampak, Menstabilkan nilai tukar, Menjaga inflasi agar tidak melambung tinggi, Memberikan stimulus moneter untuk dunia usaha dan, Melakukan realokasi pendapatan dan belanja negara. Menkeu sudah melakukan ini. Tapi Mensos belum keluarkan bantuan sosial.
Catatan jurnalistik saya, Indonesia pernah dilanda resesi pada tahun 1998 dan 2021. Resesi pada tahun 2021 tak seberat kejadian tahun 1998. Resesi tahun 2021, terjadi setelah PDB merosot dalam kuartal berturut-turut akibat pandemi Covid-19. Ayo kita pantau bersama denyut nadi ekonomi kita sehari-hari. Sudahkah ada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.?
Ingat! Resesi 1998 yang dipicu oleh Krisis Keuangan Asia.
Krisis ini bermula dari Thailand yang meninggalkan kebijakan nilai tukar tetapnya (fixed exchange rate) terhadap dolar AS pada Juli 1997.
Kebijakan tersebut membuat banyak perusahaan menjadi gagal bayar karena nilai mata uang yang melemah. Krisis menjalar ke negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Krisis menjatuhkan nilai tukar rupiah dari Rp 2.500 menjadi Rp 16.900 per dolar AS.
Krisis moneter bahkan sampai menjalar ke ranah politik dan sosial hingga menjatuhkan kepemimpinan Presiden Soeharto yang sudah berlangsung 32 tahun.
Praktis, resesi pada 1998 juga melambungkan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada 1996 berjumlah 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3�ri total penduduk.
Sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin melonjak menjadi 49,5 juta orang, atau sekitar 24,2�ri total penduduk. Masya Allah. ([email protected])
Editor : Moch Ilham
