.webp)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan bahwa ia tidak mempermasalahkan soal kebijakan impor beras. Justru menurutnya yang menjadi permasalahan saat ini adalah soal harga beras.
"Yang masalah kan bukan impor atau tidak, tapi kenapa harga ini kita sikapi secara bersama. Saya, mendag (menteri perdagangan), dan semua agar menyikapi, mungkin saja kan ini masalah perdagangan yang harus kita selesaikan," kata Syahrul di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Selain itu, Syahrul juga menyinggung soal Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menurutnya CBP adalah soal kebijakan, bukan masalah ada atau tidaknya beras.
"Sebaiknya yang menjawab itu adalah data bahwa secara faktual di lapangan, rakyat mau menjual dengan harga yang lebih mahal karena 'cost' produksi ada kenaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan telah merilis izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog untuk memenuhi CBP yang kian menipis jelang akhir 2022.
Hingga akhir 2022, Perum Bulog terancam hanya memiliki stok akhir sekitar 200 ribu ton beras . Per 22 November 2022, stok beras yang ada di Bulog tercatat sebanyak 594.856 ton yang terdiri atas 168.283 ton (28,29%) beras komersial dan 426.573 (71.71%) stok cadangan beras pemerintah (CBP).
Padahal Kementerian Pertanian menyebut data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi dengan rentang harga Rp9.359 hingga Rp11.700 per kilogram.
"Kan kesepakatan negara, data negara itu ada di BPS dan standing crop kita, data dari satelit juga aman, kemudian laporan dari gubernur dan bupati juga aman. Kalau ada dinamika harga seperti itu, penyikapannya harus bersama," terangnya.
Dalam kesempatan itu, Syahrul turut membahas prospek kapasitas stok beras di tahun depan. Ia menyebut masa panen baru datang di bulan April 2023.
"Kan ada bulan bulan tertentu di mana kita tidak panen maksimal, bukan puncak panen. Desember itu bukan puncak panen sampai nanti Januari Februari akhir, baru ada. Baru April itu puncak panen. Tapi sebelumnya kan masih ada yang tersisa di kita," tuturnya.
Lebih lanjut, Syahrul menyebut Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar ada faktualisasi data dan bukan hanya melihat data di atas kertas.
"Kenapa harganya mahal? negara harus ada (untuk) 'membackup' harga, ketersediaan cukup, harga juga terjangkau," tandasnya.
Sebagai informasi, BPS mencatat harga beras mengalami inflasi lima bulan terakhir. Pada November 2022, rata-rata harga beras mencapai Rp 11.877 per kg. Sebelumnya, Bulog dan Badan Pangan Nasional menyepakati, harga beras yang dapat diserap maksimal Rp 10.200 per kg. jk
Editor : Redaksi
