SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa utang luar negeri Indonesia pada Oktober 2022 kembali turun. Tercatat, posisi ULN Indonesia sebesar USD390,2 miliar atau setara Rp6.087,1 triliun (asumsi kurs Rp15.600) pada akhir Oktober 2022. Jumlah utang ini turun jika dibandingkan posisi September 2022 sebesar USD395,2 miliar atau Rp 6.165,1 triliun.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan penurunan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) maupun sektor swasta.
"Secara tahunan, posisi utang luar negeri Oktober 2022 mengalami kontraksi sebesar 7,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 6,8 persen (yoy)," kata Erwin, Kamis (15/12/2022).
ULN Pemerintah pada Oktober 2022 masih melanjutkan tren penurunan. Sejak bulan Maret 2022, posisi dan pertumbuhan ULN Pemerintah konsisten mengalami penurunan.
Erwin menjelaskan untuk ULN pemerintah per Oktober 2022 tercatat US$ 179,7 miliar atau setara Rp 2.803,3 triliun. Turun dibandingkan periode bulan sebelumnya sebesar US$ 182,3 miliar atau sebesar Rp 2.843,8 triliun.
Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 12,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada bulan sebelumnya yang sebesar 11,3% (yoy).
Penurunan ULN pemerintah terjadi akibat pergeseran penempatan dana investor nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan ketidakpastian di pasar keuangan global yang tinggi.
Posisi pinjaman juga menurun seiring degan pelunasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penarikan pinjaman untuk mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas.
Pasalnya, penarikan ULN pada Oktober 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,5 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,3 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).
"Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," ujar Erwin.
Saat ini, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 29,6%, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 30,1%.
"Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,1�ri total ULN," tandas Erwin. jk
Editor : Redaksi
