Kemenhub Tegaskan Larangan Truk ODOL Tak Ditunda Lagi

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Pemotongan truk ODOL. Foto: Kemenhub.
Pemotongan truk ODOL. Foto: Kemenhub.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menerapkan kebijakan larangan truk Over Dimension Over Load  (ODOL) secara bertahap mulai awal 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno mengatakan bahwa kebijakan Zero ODOL di tahun 2023 tidak akan mengalami penundaan lagi. Kebijakan ini sudah menjadi kebijakan bersama antar pemangku kepentingan.

"Jadi 2023 tetap kita akan memberlakukan Zero ODOL dengan tahapan-tahapan yang akan kita rumuskan, bagaimana Zero ODOL itu bisa terlaksana dengan baik, tetapi situasi dapat kita manage dengan baik tidak ada gejolak," kata Hendro.

Hendro menjelaskan bahwa kebijakan zero ODOL adalah kebijakan bersama dengan pemangku kepentingan lain, mulai dari Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, dan Korlantas Polri.

Ia menuturkan bahwa kalangan pengusaha sudah berkali-kali meminta penundaan dari awal dikenalkan kebijakan zero ODOL pada 2017. Namun, terdapat permintaan untuk mengundur kebijakan tersebut di 2018 sehingga berujung pada pelaksanaan yang molor sampai sekarang.

Kendati berkali-kali meminta pengunduran kebijakan Zero ODOL hingga tahun 2023, tetapi sampai saat ini tidak ada perubahan yang dilakukan oleh dunia usaha untuk melakukan perbaikan atau menyesuaikan dengan aturan tersebut.

"ODOL kebijakannya sudah keluar dari 2017. Ada penundaan ke tahun 2018. Di tahun 2018 mulai diberlakukan, (tapi) ada minta penundaan lagi ke 2019. Sampai 2023 dalam permintaan penundaan itu, tapi tidak diikuti action plan dari yang ingin menunda (pelaku usaha)," terangnya.

Bahkan, kata Hendro, selama penundaan tersebut, angkutan atau truk dengan muatan berlebih bukan berkurang justru bertambah.

"Posisi ODOL bukan berkurang malah bertambah. Kalau karena alasan ekonomi kita sadari betul bisa kita terima, tapi kita harus konsekuen juga dengan kebijakan tahapan yang sudah disepakati dengan Zero ODOL," terangnya.

Sehingga dengan kata lain, pengunduran waktu kebijakan Zero ODOL tak berdampak apa pun terhadap penggunaan truk dengan muatan berlebih.

Selain itu, Hendro menuturkan bahwa ODOL menyumbang 20 persen kecelakaan lalu lintas atau kedua terbesar setelah sepeda motor sebesar 73 persen.

"Jadi dilihat dari data-data itu cukup tinggi kontribusi ODOL dalam kecelakaan lalu lintas," pungkasnya. jk

Berita Terbaru

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

2 Korporasi Malaysia dan Singapura Tersangka Karhutla

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:20 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dari daftar tersebut, empat di antaranya merupakan…

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Sepuluh Staf Terima Uang di Luar Gaji

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya — Pengakuan sepuluh staf bidang pertambangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur yang menerima uang di luar gaji d…

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

ESDM JATIM DIDUGA TERIMA PUNGLI RP 687,5 JUTA

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:15 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mendalami dugaan aliran dana pungutan liar (pungli) sebesar Rp 687,5 juta kepada mantan…

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jokowi Minggu Depan Siap Jadi Saksi Roy Suryo

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:13 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Saya sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kalau memang diundang, ya saya Insya Allah akan hadir,” kata Jokowi k…

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Hashim Ingatkan Risiko Pelemahan Rupiah Jika Isu MSCI Tak Diselesaikan

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:11 WIB

SURABAYAPAGI.com - Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo mengingatkan potensi pelemahan nilai tukar rupiah akibat derasnya aliran…

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Beras Oplos Berulang, Amran Wanti-Wanti Risiko Pidana

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

Jumat, 30 Okt 2026 03:09 WIB

SURABAYAPAGI.com - Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman akan menyebar surat edaran (SE) mengenai potensi sanksi pidana…