SURABAYAPAGI.COM, Tangerang - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakini laba BUMN sepanjang 2022 bisa mencapai Rp200 triliun. Jumlah tersebut naik signifikan dari capaian 2021 yang hanya berkisar di Rp 125 triliun (year-on-year/yoy).
"Kemungkinan ini laba BUMN tahun ini Rp 200 triliun, kemungkinan. Ini belum tutup buku. Artinya apa? Kalau bener Rp 200 triliun, yang sebelumnya Rp 126 triliun, naik lagi," kata Erick, kepada media, di BSD, Tangerang, Sabtu (14/01/2023).
Dari data Kementerian BUMN, laba konsolidasi perusahaan pelat merah pada kuartal III/2022 saja mencapai Rp155 triliun. Jumlah tersebut naik 155,1% dibandingkan pada periode yang sama 2021 yakni Rp61 triliun.
Kinerja konsolidasi BUMN pun tumbuh positif di sektor pendapatan usaha, di mana pada kuartal III/2022 perseroan mencatatkan pendapatan sebesar Rp2.091 triliun. Nilai tersebut naik 29,6% dibandingkan periode yang sama pada 2021 yaitu Rp1.613 triliun.
Sementara, total ekuitas naik 26,6% atau menjadi Rp3.211 triliun pada awal semester II tahun lalu. Sebelumnya, ekuitas BUMN tercatat pada angka Rp2.537 triliun pada kuartal III/2021.
BUMN juga mencatat kenaikan aset pada kuarta III/2022 menjadi Rp9.559 triliun atau naik 9% dibandingkan dengan periode yang sama 2021 yaitu Rp8.767 triliun.
Tingkat utang dibandingkan investasi tertanam BUMN turun 4,6% menjadi 34%. Padahal, tingkat utang perseroan pada 2020 lalu tercatat berada di level 38,6%.
Adapun kontribusi BUMN kepada negara juga mengalami kenaikan. Pada kuartal III/2022 nilai kontribusinya mencapai Rp1.198 triliun atau naik 68 triliun.
Menurut Erick, tingginya kemungkinan laba para perusahaan pelat merah tersebut merupakan berkat kerja keluarga besar BUMN yang telah bersatu dalam segala perbedaan saat melakukan efisiensi dan gotong royong. Efisiensi yang dilakukan BUMN tak hanya sekedar menekan harga, namun efisiensi secara operasional.
Ia memberi contoh PT Pertamina (Persero) Tbk. berhasil melakukan efisiensi sekitar US$1,9 miliar pada 2021 dan sebesar US$600 juta pada 2022. Begitu pula dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa menekan belanja modal alias capital expenditure (capex) sampai 30 persen, sehingga perseroan bisa melakukan percepatan utang dimana utang PLN sudah turun Rp96 triliun dari sebesar Rp500 triliun menjadi Rp404 triliun.
Menurut Erick, efisiensi BUMN harus dilakukan di tengah permasalahan tingginya harga pangan saat ini, yang menjadi salah satu permasalahan yang harus diwaspadai. BUMN kini sedang mempelajari guna menjadi pembeli siaga atau off taker dalam membeli hasil petani, khususnya untuk kelapa sawit, gula, hingga padi.
"Ini yang kami sedang akan siapkan, rancangan untuk membeli kebutuhan pokok," ujarnya.
Selain harga pangan, ia menyebutkan harga energi saat ini turut menjadi perhatian. Baru-baru ini, Pertamina sudah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertamax, sejalan dengan turunnya harga minyak dunia.
Kementerian BUMN pun juga sedang melakukan proses membandingkan perusahaan alias benchmarking terkait produksi minyak Indonesia dengan perusahaan dunia, khususnya dari segi ongkos produksi.
"Jangan sampai nanti perusahaan minyak yang lain harga produksinya sekian, Pertamina justru lebih mahal. Nah ini efisiensi," tutupnya. tgr
Editor : Redaksi
