SURABAYA PAGI, Surabaya - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terkait penambahan penduduk miskin di Indonesia pada Senin, (16/1/2023). Rilis tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BPS, Margo Yuwono. Rilis yang disampaikan awal tahun 2023 tersebut ternyata menyentak perhatian publik. Jawa Timur menjadi provinsi dengan penambahan orang miskin terbanyak yaitu sebesar 55,22 ribu orang atau seperempat dari total kenaikan nasional pada September 2022.
Pemerhati pembangunan Jawa Timur, Gino Vanollie mengatakan, kenaikan jumlah penduduk miskin tersebut bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentu merupakan sebuah kejutan yang pastinya membingungkan bahkan mungkin shock berat.
"Atau bisa jadi, Pemprov Jatim sudah sangat tau dan faham dengan apa yang sebenarnya terjadi," ujar Gino, Rabu, (18/1/2023).
Padahal sebelumnya, tambahnya, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim dengan penuh kebanggan menyampaikan bahwa serapan APBD jatim telah mencapai 77.69% (per 25 November 2022). Capaian ini menempatkan Jatim menduduki peringkat empat nasional.
Persoalan yang muncul adalah apakah besaran anggaran, yang diikuti dengan percepatan penyerapan anggaran ini berkorelasi positif terhadap penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat? Lalu bagaimana dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dilihat dari penurunan angka kemiskinan?
Selain itu, seberapa signifikan anggaran yang begitu besar tersebut mampu mengungkit IPM Jawa Timur, yang sampai hari ini masih juga belum beranjak dari posisi terbawah di Pulau Jawa? Apakah anggaran yang ada telah mampu mengakselerasi pembangunan yang ada di seluruh wilayah Jawa Timur?
"Lalu, bagaimana Pemprov Jatim menjawab semua tanya tersebut?" tanyanya.
Gino merinci, hal pertama yang dilakukan adalah melihat bagaimana sinergitas, kolaborasi dan konsolidasi yang terjadi baik antar OPD dibawah otoritas Pemprov Jatim, maupun dengan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.
Sudah seharusnya, Pemprov Jatim tidak hanya terpukau akan besaran dan capaian serapan anggaran, serta pemasukan yang sudah cukup baik, tapi harus lebih fokus pada efektivitas dan efisiensi dari anggaran dimaksud terhadap penyelesaian persoalan dan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penajaman program, penentuan skala prioritas dan fokus pada penyelesaian masalah harus menjadi perhatian utama.
"Tidak boleh lagi anggaran terbagi secara merata dan ngecer ngecer demi memenuhi prinsip ke"adil"an bagi semua OPD," tegasnya.
Akhirnya tidak jarang ditemukan beberapa program dengan nama sedikit berbeda bermunculan dan saling tumpang tindih di beberapa OPD.
"Kita juga melihat adanya program program yang masih sangat sektoral, lebih mengedepankan ego masing masing," imbuh Gino.
Gino menambahkan, Gubernur Jawa Timur melalui Sekdaprov dan Bappeda Provinsi harus mampu meng"orkestrasi" seluruh kekuatan dan potensi yang ada, kemudian mengolaborasi program secara holistik komprehensif sehingga mampu secara efektif dan efisien menggunakan anggaran yang ada.
Terobosan, praktik dan inovasi baru terus di dorong untuk meningkatkan kapasitas penerimaan dan fiskal, sehingga pembangunan di Jawa Timur dapat dilakukan secara lebih progresif untuk memungkinkan terjadinya lompatan kemajuan.
"Kalau faktanya justru angka kemiskinan malah meningkat, jumlah orang miskin makin banyak, kita berani mengatakan bahwa APBD Jawa Timur salah urus dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari pembangunan justru sangat dirugikan dan teraleinasi dari proses pembangunan itu sendiri," tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Moh. Yasin, tidak memberikan tanggapan terkait penambahan penduduk miskin di Jawa Timur. arf
Editor : Mariana Setiawati
