SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 1.981 Izin Usaha Pertambangan (IUP) telah dicabut oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ribuan izin usaha pertambangan tersebut dicabut karena tidak memenuhi kewajiban.
Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin menjelaskan, dari jumlah IUP yang dicabut, terdiri dari 1.680 IUP mineral dan 301 IUP batu bara.
"Intinya yang dicabut adalah memang perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya. Sebagian besar diberikan izin namun tidak diusahakan," kata Ridwan dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (31/1/2023).
Kendati demikian, ia mengaku akan memberikan kesempatan bagi perusahaan tambang apabila ingin memberikan klarifikasi.
Sementara itu, sampai Desember 2022 terdapat setidaknya 443 perusahaan yang pencabutan IUPO-nya dibatalkan. Diantaranya adalah 359 perusahaan mineral dan 48 perusahaan batu bara.
"Pemerintah membuka kesempatan jika ada perusahaan yang klarifikasi, prinsipnya pemerintah bersifat terbuka kami adil saja. Kalau ada yang dicabut ternyata salah, kami akan pulihkan kalo perusahaan menjelaskan kewajibannya," terangnya.
Ridwan menerangkan, pencabutan IUP pertambangan itu dilaksanakan sesuai dengan aturan Perpres 21 tahun 2022.
"Intinya saat ini hasilnya perusahaan-perusahaan yang bagus saja yang akan terus bekerja. Perusahaan abal-abal kita selesaikan," pungkasnya.
Adapun alasan permohonan ditolak dan dikembalikan yakni KBLI tidak sesuai, lalu ada persyaratan tidak lengkap sesuai regulasi serta IUP tidak Clear and Clean.
Selain itu, ia juga mencatat adanya ketidaksesuaian susunan pengurus (Direktur) dengan data MODI, tidak menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dan belum melunasi PNBP subsektor Minerba. jk
Editor : Redaksi
