SURABAYA PAGI.COM, Mojokerto - Kantor Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto bakal di rehab total tahun 2024 nanti. Kantor yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kranggan, Kota Mojokerto ini masuk usulan bidang fisik Musrenbang Kecamatan Kranggan senilai total Rp 8,5 miliar.
Camat Kranggan, Suharno menjelaskan, sebagai Kecamatan baru di Kota Mojokerto, Kecamatan Kranggan menempati gedung bekas Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto.
"Sudah kita usulkan pembangunan tahun 2024 nanti berbarengan dengan usulan pembangunan Kelurahan Sentanam senilai Rp 2,5 miliar, semoga bisa terealisasj tahun 2024 nanti," ujarnya saat Musrenbang Kecamatan Kranggan di Aula Kecamatan, Rabu (15/2) pagi.
Suharno menerangkan, berdasarkan rekapitulasi usulan Musrenbang dari 6 Kelurahan di Kecamatan Kranggan untuk tahun 2024, terdapat total 125 usulan. Rinciannya, 65 usulan bidan fisik, 31 usulan bidang sosial budaya dan 29 usulam bidang ekonomi.
"Hasil Pra Musrenbang Kecamatan Kranggan, dari total 125 usulan tersebut, ada 21 usulan yang ditolak. Alasannya, banyak dari usulan fisik yang sudah masuk pekerjaan rutin DPUPR dan ada juga yang status asetnya belum jelas," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Sonny Basoeki Rahardjo meminta masyarakat tak patah arang jika usulannya belum diakomodir dalam Musrenbang. Sebab masih ada kanal lain yang bisa ditempuh untuk memasukkan usulannya.
"Kita wakil rakyat juga bisa menampung usulan tersebut melalui pokir (pokok pikiran), jika memang program tersebut sifatnya urgen silahkan di sampaikan aspirasinya lewat pokir dewan. Selagi kemampuan keuangan daerah mumpuni, Insya'alloh kita cukupi," tegasnya.
Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari dalam sambutannya menegaskan tema Musrenbang Kota Mojokerto tahun 2024 adalah penguatan dan pemerataan ekonomi. Untuk itu seluruh usulan yang disampaikan tidak boleh keluar dari tema tersebut.
"Bukan berarti karena temanya ekonomi maka semua yang dibangun dan diprogramkan harus letterlux ekonomi. Infrastruktur itu dibangun juga untuk penguatan ekonomi. Misal pembangunan jalan untuk akses mendukung kegiatan perekonomian," terangnya.
Ning ita juga menegaskan, usulan tahun 2024 nanti harus menyertakan bidang sosial politik. Mengingat tahun tersebut adalah tahun politik dimana terdapat pemilu serentak se Indonesia.
"Perlu diakomodir juga anggaran sospol untuk stabilitas keamanan pesta demokrasi nanti. Ini juga sesuai instruksi Presiden Jokowi saat pertemuan dengan seluruh kepala dsrah se Indonesia beberaoa waktu lalu," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto, Agung MS menjelaskan arah kebijakan RPJMD Kota Mojokerto di tahun 2024 yakni menguatkan ketahanan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan pengembangan rantai produksi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui infrastruktur terintegrasi, transformasi digital dan stabilitas politik.
"Sedangkan prioritas pembangunan Kota Mojokerto tahun 2024 terdapat 9 item. Diantaranya, optimalisasi program pemberdayaan masyarakat rentan bernasis potensi dan masih banyak lagi item lainnya yang arahnya untuk peningkatan kemandirian masyarakat," terangnya.
Masih kata Agung, sesuai instruksi Walikota, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar usulan tersebut bisa direalisasi. Diantaranya, harus sesuai kamus usulan tema prioritas arah kebijakan pembangunan dan harus akuntabel berorientasi hasil.
"Wajib disesuaikan dengan yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kegiatannya harus akuntabel yakni berorientasi terhadap hasil. Harus ada output dan outcome yang jelas," jelasnya. Dwi
Editor : Redaksi
