SURABAYAPAGI.COM, Jember - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur meminta maaf lantaran belum bisa menangani persoalan sampah secara maksimal. Menurut Kepala DLH Jember Sugiarto, penanganan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat dan investasi pihak ketiga.
“Saya mohon maaf kepada masyarakat Jember, apabila sampai saat ini permasalahan sampah hanya sebatas menjadi perbincangan kita. Artinya belum terselesaikan. Kalau sudah terselesaikan saya yakin tidak akan ada perbincangan lagi,” kata Sugiarto, Selasa (21/2/2023).
Jumlah timbunan sampah yang ditangani Pemerintah Kabupaten Jember pada 2021 mengalami peningkatan, yakni 34,5 persen dari 462,95 ribu ton jumlah sampah atau setara dengan 159.71 ribu ton. Sementara pada 2020 timbunan sampah yang dapat ditangani 11,8 persen dari 447.24 ribu ton sampah atau 52.75 ribu ton. Saat ini, Sugiarto memperkirakan, produksi sampah di Kabupaten Jember, Jawa Timur mencapai 1.200 ton per hari.
Ada dua jenis sampah yang harus ditangani, yakni organik dan anorganik. Potensi sampah anorganik untuk dibuat refuse derived fuel (RDF) cukup besar. RDF berasal dari sampah yang mudah terbakar dan memiliki nilai kalor tinggi, seperti plastik, kertas, kain, dan karet atau kulit.
“PT Imasco (pabrik semen di Puger) setiap hari membutuhkan 250 ton bahan bakar. Selama ini masih pakai batu bara. Batu bara ini bisa kita substitusi dengan RDF,” tuturnya.
“Cuma masalahnya, nilai investasi RDF lumayan fantastis. Penghitungan kami bersama teman-teman dan Imasco, kalau kita bisa memproduksi 100 ton per hari, maka dibutuhkan Rp 92-95 miliar. Kami berupaya mencari pihak ketiga sebagai investor untuk membantu penanganan sampah di Jember,” imbuhnya.
Selain sampah anorganik, penanganan sampah organik juga membutuhkan perhatian serius. Ketua Tim Lingkungan Universitas Jember Tri Ratnasari menuturkan, timbunan sampah organik secara nasional adalah 38,4 juta ton per tahun atau sekitar 60 persen dari populasi di Indonesia.
Sumber terbanyak secara nasional berasal dari rumah tangga, yakni sekitar 48 persen, dan pasar tradisional sekitar 24 persen. Komponen pemumbang terbesar adalah sampah makanan. Rata-rata setiap orang di Indonesia membuang 300 kilogram makanan ke tempat sampah setiap tahun. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua terbesar dalam hal pembuangan sampah makanan setelah Arab Saudi.
Setiap hari DLH Jember hanya bisa mengangkut 360 ton sampah organik dan anorganik. Maka dari itu, DLH akan membeli empat unit mesin pemilah sampah di tahun ini.
“Jumlah sampah kita besar. Kalau kita memilah secara manual, tidak mampu. Mesin tersebut selain memilah sampah organik dan anorganik, juga bisa menjadi mesin pembubur. Sebelum sampah organik ini kembali ke alam, kita buat siklus dulu untuk menghasilkan uang. Itu akan kita lakukan,” terangnya.
Menurutnya, sampah organik ini bisa menjadi bahan baku untuk pabrik pupuk organik yang akan didirikan pemerintah daerah.
“Kami siap bahan bakunya. Mau yang berbentuk kasgot dari magot atau pun hasil pemilahan mesin pemilah kita. Kita siap mau berapa ratus ton, karena kita ada 360 ton sampah (yang diangkut setiap hari),” tuturnya.
DLH sebenarnya bisa mengangkut sampah 248 desa dan kelurahan di Jember. Namun Sugiarto ingin masalah sampah diselesaikan di hulu dengan partisipasi masyarakat. Di sejumlah lokasi, partisipasi masyarakat mulai terlihat.
Saat ini masyarakat di Kelurahan Baratan, Kecamatan Patrang, memproduksi magot di Baratan sebanyak 17 ton per bulan. Sementara itu, selama tiga bulan terakhir ini, masyarakat mulai memproduksi magot di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kecamatan Pakusari. Sebanyak 46 ton magot diproduksi setiap bulan di Pakusari.
“Dari sana, koperasi (yang mengelola) bisa menghasilkan omzet Rp 276 juta per bulan. Artinya, sampah organik kita sebelum kembali ke alam masih bisa menghasilkan rupiah,” ucapnya.
Dengan besarnya potensi tersebut, Sugiarto juga berharap ada bank sampah di setiap desa dan kelurahan yang mengelola sampah tersebut.
“Komunitas (di masyarakat) kita harapkan bersama bank sampah di tiap desa dan kelurahan berkolaborasi untuk menghidupkan ekonomi di sana,” ujarnya.
“Kalau di setiap desa ada bank sampah, maka yang dikelola hanya sedikit. Mungkin cuma sekitar 20 ton tidak sampai. Dengan jumlah itu, pengelolaan secara manual bisa dilakukan. Kita bisa menghidupkan ekonomi di desa tersebut. Penganggarannya bisa melalui dana desa,” imbuhnya.
Sementara untuk menghidupkan komunitas peduli sampah, Sugiarto berharap perbankan mau membantu akses permodalan.
“Masalah utamanya di pendanaan, infrastruktur, dana sarana prasarana. Bagaimana pun mereka tetap butuh alat angkut. Selama ini pihak ketiga yang bekerja sama dengan komunitas adalah Perum Pegadaian,” pungkasnya. jbr
Editor : Redaksi
