SURABAYAPAGI.COM, Blitar - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar, Jawa Timur, hingga saat ini belum melarang penjualan pakaian bekas impor atau yang biasa dikenal dengan istilah thrifting.
Sikap pemerintah Kota Blitar ini sedikit berbeda dengan Presiden Jokowi dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag) yang melarang penjualan dan peredaran pakaian bekas dari luar negeri karena dianggap merugikan negara.
Saat ini, Pemkot Blitar belum mengeluarkan aturan resmi mengenai pelarangan penjualan pakaian bekas impor. Kendati demikian, Pemkot Blitar mengimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas dari luar negeri.
“Presiden Jokowi dan menteri perdagangan pak Zulkifli Hasan memang melarang tapi kalau di Kota Blitar belum sampai ke arah situ kami hanya menghimbau agar masyarakat tidak membeli pakaian bekas dari luar negeri atau Thrifting,” kata Wali Kota Blitar Santoso, Selasa (21/3/2023).
Imbauan ini dikeluarkan oleh Pemkot Blitar menyusul seringnya event penjualan pakaian bekas dari luar negeri yang diadakan di Kota Patria tersebut. Selain itu, masyarakat diminta untuk menghindari membeli pakaian bekas impor karena Pemkab menilai ada berbagai bahaya yang tersimpan dari pakaian bekas luar negeri tersebut.
Salah satunya adalah bakteri ataupun penyakit yang ada di pakaian bekas. Pakaian thrifting harus terlebih dahulu dilakukan sterilisasi sebelum bisa digunakan oleh masyarakat.
“Ya itukan pakaian bekas dari luar yang dimungkinkan ada penyakit ya ini yang bahaya karena itu kan jumlahnya tidak satu dua karung ratusan karung yang disita,” ujarnya.
Santoso menyatakan bahwa masyarakat Kota Blitar sudah sepatutnya menghindari penggunaan pakaian bekas dari luar negeri. Menurutnya, pakaian bekas memiliki dampak kurang baik terutama ke kesehatan.
“Ya kalau orang luar negeri yang menggunakan pakaian itu sehat kalau gudhiken (penyakit kulit) gimana ya akan juga ikut tertular to,” tutupnya. blt
Editor : Redaksi
