Ikut Hadiri Rapat Transaksi Rp 349 Triliun, Mahfud MD Tantang 3 Politikus Ini

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Menko Polhukam Mahfud MD. SP/ SBY
Menko Polhukam Mahfud MD. SP/ SBY

i

SURABAYAPAGI.com, Jakarta - Adanya transaksi Rp 349 triliun dugaan pencucian uang yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu membuat geger.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam rapat bersama Komisi III DPR RI terkait hal tersebut.

Namun, Mahfud MD juga menantang sejumlah politikus seperti politikus Demokrat Benny K. Harman, politikus PDIP Arteria Dahlan dan Politikus PPP Arsul Sani.

Nama-nama yang ditantang Mahfud itu, memberikan respons cukup keras terkait pengungkapan data Rp 349 triliun transaksi pencucian uang yang dilaporkan ke Kemenkeu.

"Bismillah. Mudah-mudahan Komisi III tidak maju mundur lagi mengundang saya, Menko Polhukam/Ketua KKN-PP-TPPU (Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Saya sudah siap hadir," kata Mahfud di Twitter pribadinya, Minggu (26/03/2023).

"Saya tantang Saudara Benny K. Harman juga hadir dan tidak beralasan ada tugas lain. Begitu juga Saudara Arteria dan Saudara Arsul Sani. Jangan cari alasan absen," sambung eks Ketua MK itu.

Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Mahfud itu akan digelar pada Rabu (29/03/2023) mendatang. Sebelumnya, Komisi III sudah menggelar rapat bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Saat itu, Benny mempertanyakan pengungkapan transaksi mencurigakan ke publik. Padahal, sesuai tugasnya, PPATK disebut hanya bisa melapor ka Presiden dan DPR.

"Apakah boleh PPATK atau Kepala Komite (Mahfud) tadi membuka itu ke publik seperti yang dilakukan Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud? Dia dengan tegas menyampaikan kepada publik," ucap Benny dalam rapat kerja di Komisi III Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/03/2023).

"Seingat saya dalam UU, PPATK hanya melaporkan kepada Pak Presiden dan DPR. Apakah Saudara sudah pernah lapor ke Pak Presiden?" lanjut politikus Demokrat itu.

Merespons itu, Ivan mengatakan laporan yang disampaikan kepada Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal itu, sudah dilaporkan juga kepada Presiden.

"Untuk kasus ini sudah kami sampaikan melaui Pak Menseskab Pramono Anung. Karena Beliau yang telepon," jawab Ivan saat itu.

Sementara, Arteria Dahlan mengatakan laporan PPATK itu seharusnya tidak boleh diumumkan ke publik. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada ancaman pidana 4 tahun bagi yang membocorkan.

"Sanksinya, Pak, sanksinya setiap orang itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini undang-undangnya sama, Pak. Ini serius," kata Arteria.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Arsul Sani. Dia mengkritik PPATK yang melaporkan data transaksi Rp 349 T pencucian uang itu ke Mahfud MD selaku Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang. Dia juga menilai tak tepat hasil analisa itu disampaikan ke publik.

Adapun dalam rapat yang sama, Kepala PPATK Ivan mendapatkan sejumlah pertanyaan dari anggota DPR: sebenarnya apa Rp 349 T tersebut?

Menjawabnya, Ivan menegaskan bahwa transaksi Rp 349 T yang dilaporkan ke Kemenkeu merupakan pencucian uang yang menjadi tugas pokok Kemenkeu untuk mengusutnya. Bukan transaksi yang terjadi di internal Kemenkeu. dsy/kmp

 

Berita Terbaru

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta-Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029 di Assembly…

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Bea Cukai Jember Limpahkan Dua Tersangka Rokok Ilegal, 487 Ribu Batang Disita

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:37 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Bea Cukai Jember masih menjadi perhatian serius. Terbaru, Bea Cukai Jember melimpahkan dua…