SURABAYAPAGI.COM, Malang – Permasalahan kebijakan peredaran baju bekas impor (thrifting) semakin menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) mulai melakukan sejumlah upaya untuk menangani persoalan tersebut.
Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan terhadap para pelaku bisnis thrifting tersebut.
"Kita cek dan kontrol titiknya. Ini ada sekitar 15 titik yang kita pantau, terbanyak ada di sekitaran Sukun," kata Eko, Selasa (4/4/2023).
Pria yang akrab disapa Eko Sya ini menuturkan bahwa tak bisa dipungkiri sebagian besar pelaku bisnis Thrifting di Kota Malang ini merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kecil.
Oleh sebab itu, ia merasa tak berdaya jika harus melarang penjualan secara serentak setelah adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat.
"Artinya secara modal mereka kan kecil ya. Jadi ya hanya kita lakukan pendataan saja," ujarnya.
Mengenai larangan pengiriman barang bekas impor antar negara melalui jalur laut secara illegal, lanjut Eko, hal tersebut telah ditangani oleh pemerintah pusat beserta aparat keamanan.
Lebih lanjut, ia pun mengimbau para pebisnis thrifting untuk segera menghabiskan stok lama dan mengecek barang dari segi kebersihan dan kesehatannya.
"Ya habiskan stok lama. Kami imbau juga tolong kalau ada yang tersisa cek kesehatannya. Mungkin bisa di cuci gitu untuk menghilangkan penyakit," imbaunya.
Eko menambahkan, setelah para pelaku bisnis Thrifting di Kota Malang menghabiskan stoknya, kemungkinan mereka nantinya akan beralih usaha lain yang tak merugikan negara seperti bisnis pakaian impor ini.
"Kita gak melakukan eksekusi yang kencang. Ya mereka akan menghabiskan stok dulu, setelah itu mungkin ya usaha yang lain mereka," pungkasnya. mlg
Editor : Redaksi
