_1.jpeg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Menkominfo nonaktif Johnny G Plate, saat dibawa ke mobil tahanan, dari ruang penyidikan Jampidsus Kejagung, dikawal beberapa Polisi Militer. Johnny Plate ditahan Kejagung pada Rabu (17/5/2023). Johnny tampak keluar dari gedung Kejagung menggunakan rompi tahanan berwarna merah muda.
Dia terlihat dikawal sejumlah polisi militer saat dibawa ke mobil tahanan. Johnny Plate tak menyampaikan hal apapun saat dibawa ke mobil tahanan.
Baca Juga: Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, mengatakan personel polisi militer itu berasal dari jajaran Jaksa Agung Muda Pidana Militer. "Kan di kita ada JAMPIDMIL (Jaksa Agung Muda Pidana Militer) yang personelnya sebagian dari TNI," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, kepada wartawan, Kamis (18/5/2023).
Pelibatan Militer Bukan Baru
Baca Juga: Setjen DPR RI Berharta Rp 7 M, Diduga Korupsi Rp 120 M
Ketut mengatakan pelibatan personel polisi militer bukan baru kali ini dilibatkan saat penahanan tersangka di Kejagung. Dia mengatakan personel PM juga ikut mengawal tersangka saat dibawa ke mobil tahanan pada kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, kasus minyak goreng. Ketut menyebut banyak personel militer yang ditugaskan di Kejaksaan.
"Kan perkara-perkara yang besar seperti AJS, ASABRI, migor, Garuda kita libatkan juga untuk pengamanan terutama penggeledahan dan penyitaan di lapangan. Personel TNI yang di BKO di Kejaksaan cukup banyak," ucapnya.
Sedangkan jajaran Jampidmil adalah Jaksa Agung Muda Pidana Militer Laksamana Anwar Saadi dari TNI, Direktur Penindakan di Jampidmil dari TNI, sehingga otomatis sebagian keamanan dalam di Kejaksaan juga berasal dari TNI. Sementara di tingkat Kejati, ada Aspidmil (Asisten Pidana Militer) yang pangkatnya Kolonel.
Baca Juga: Warga Sidoarjo Demo, Galang Dana untuk Tiket Muhdlor ke KPK
"Secara otomatis kita juga minta bantuan BKO dari TNI dalam rangka pengamanan proses penegakan hukum dan keamanan dalam kantor, gedung dll," ujarnya.
"Kalau dilibatkan dalam proses penegakan hukum itu hal yang wajar, bahkan kenangan perkara korupsi satelit di Menhan kita berkolaborasi karena perkaranya Koneksitas, termasuk perkara (korupsi -red) pengadaan Rumah prajurit TNI," imbuhnya. n jk/erc/rmc
Editor : Moch Ilham
