SURABAYAPAGI.COM, Surabaya - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim) berkomitmen penuh untuk mengembangkan industri halal di Provinsi Jatim. Hal ini dibuktikan dengan pembentukan Badan Pengembangan Industri Halal (BPIH) MUI Jatim.
“MUI Jawa Timur punya lembaga khusus yang fokus pada industri halal dan tidak ada di MUI lain yaitu BPIH,” ujar Dr M Fathorrazi dalam acara Percepatan Industri Halal Jawa Timur di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Minggu (18/06/2023).
Ia mengatakan bahwa BPIH telah menjalankan berbagai program sebagai upaya percepatan industri halal. Namun menurutnya, terdapat beberapa hambatan mengenai sertifikasi halal.
“Selama ini kita sudah mencoba beberapa cara agar industri halal itu semarak di Jawa Timur, namun itu tidak lepas dari hambatan. Misalnya ketika mau mendapatkan sertifikat halal terkait roti maka roti itu tidak bisa disertifikasi halal karena abonnya belum halal, lalu abon tidak halal karena dagingnya belum halal,” terangnya.
Menindaklanjuti masalah tersebut, BPIH menggelar kegiatan pelatihan Juru Sembelih Halal (Juleha) di berbagai daerah. Hal tersebut bertujuan agar Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) di Jawa Timur bisa memotong hewan sesuai syariat.
Fathorrazi mengungkapkan bahwa ada sekitar 200 RPH dan RPU di Jawa Timur, namun julehanya masih terbatas. Sehingga banyak proses penyembelihannya belum sesuai syariat.
“Contohnya menyembelih ayam ayam, dua uratnya harus putus namun sering kita temukan hanya luka tapi uratnya tidak putus salah satu atau bahkan dua-duanya. Kita miris melihat hal itu karena ternyata masyarakat di Jawa Timur belum makan daging halal,” ujarnya.
Maka dari itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta agar juleha diperbanyak sehingga sejumlah masalah yang dikhawatirkan tidak terjadi.
“Ini juga menjadi perhatian khusus Gubernur Jawa Timur. Oleh karena itu kita diminta agar juleha bisa mengisi RPH dan RPU yang banyak ini,” tutupnya. sb
Editor : Redaksi
