Pleno Penetapan DPT Lamongan Alot, Sempat Diskors 4 Jam Karena Protes Bawaslu

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024, KPU Lamongan. SP/ MUHAJIRIN KASRUN
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilu 2024, KPU Lamongan. SP/ MUHAJIRIN KASRUN

i

SURABAYAPAGI.com, Lamongan - Pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten Lamongan sempat berjalan alot, bahkan diskors selama 4 jam lantaran adanya protes Bawaslu yang menemukan adanya calon pemilih yang statusnya perlu diperjelas, apakah itu MS (memenuhi syarat) atau TMS (tidak memenuhi syarat).

Karuan saja, rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh Bawaslu, dan seluruh perwakilan Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu serta perwakilan Forkopimda Lamongan ini satu persatu peserta meninggalkan acara, karena acara baru berakhir pada Selasa malam sekitar pukul 20.00 WIB, meski rapat pleno ini dimulai pada pukul 14.30 WIB.

Protes oleh Bawaslu sendiri dilakukan setelah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Lamongan, Dewi Maslahatul Ummah, membacakan data Rekapitulasi DPT Lamongan di hadapan peserta Rapat Pleno.

Menanggapi hal ini, Koordinator Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Lamongan, M. Nadhim menilai bahwa metode pembacaan rekapitulasi perubahan pemilih untuk DPT Pemilu 2024 saat Rapat Pleno ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

"Pembacaan tidak dilakukan secara rinci per kecamatan. Padahal terdapat selisih antara BA Pleno yang dibacakan oleh KPU Lamongan dengan BA Pleno di kecamatan atau PPK sebelumnya. Riwayat dan alur eksekusinya tidak dijelaskan. Sehingga kami merasa keberatan dan melayangkan protes," ujar Nadhim, Kamis (22/06/2023).

Nadhim menambahkan, KPU Lamongan juga menolak usulan Bawaslu agar Panwascam dilibatkan dalam rapat ini. Padahal, kata Nadhim, hal itu dilakukan untuk memastikan DPT yang ditetapkan benar-benar melalui proses pencermatan yang akurat dan valid.

"Iya, kami secara berjenjang selalu mengirim saran perbaikan secara tertulis kepada KPU. Saran itu harus dijawab secara tertulis sampai batas waktu pleno digelar. Apabila tidak dijawab atau tidak ditindaklanjuti, maka kami rekomendasikan untuk dilakukan penundaan pleno, karena kan masih ada waktu sampai tanggal 21 Juni," ancam Nadhim.

Lebih lanjut, ujar Nadhim, sebelumnya Bawaslu juga mengingatkan agar KPU tidak terburu-buru dalam menetapkan DPT Pemilu 2024. Hal itu dilakukan agar DPT Pemilu 2024 yang dihasilkan bisa lebih akurat dan valid.

"Kami akan selalu mengawal DPT ini agar akurat. Memang nanti juga ada perubahan data pemilih setelah penetapan DPT di lapangan. Data bersifat dinamis, seperti adanya pemilih meninggal dunia yang akan berpengaruh terhadap DPT. Setelah ini juga ada pembahasan tahapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK)," jelasnya.

Dengan suasana rapat pleno yang berlangsung alot ini, pihak KPU Lamongan tak menginginkan jika rapat pleno ini harus ditunda. Silang pendapat dan argumen antar keduanya pun berlangsung sengit. Barulah kemudian KPU menyatakan siap menjawab secara tertulis atas adanya saran perbaikan yang dilayangkan Bawaslu Lamongan.

KPU Lamongan juga beralasan bahwa Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH) yang digunakan KPU sebagai sarana dalam pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sempat mengalami Cut off system guna menjaga keteraturan data pemilih yang telah terinput sebelumnya pasca rekapitulasi DPSHP Akhir di tingkat PPK.

Selain itu, ada pergerakan data dan perubahan di Lapangan yang terjadi pasca DPSHP Akhir di tingkat Kecamatan. Sehingga data-data itu dimutakhirkan dan disesuaikan berdasarkan fakta yang ada. KPU juga mengaku jika sebelumnya sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran Bawaslu Lamongan terkait perubahan ini.

Di penghujung rapat pleno, Ketua KPU Kabupaten Lamongan, Mahrus Ali membacakan BA Pleno dan Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPT Pemilu 2024. Kemudian salinan BA Pleno itu diserahkan kepada peserta pleno yang hadir.

Diketahui, DPT Lamongan untuk Pemilu 2024 yang ditetapkan KPU dalam Rapat Pleno itu berjumlah 1.044.776 pemilih yang terdiri dari 518.423 pemilih laki-laki dan 526.353 pemilih perempuan, dari 4.153 TPS yang tersebar di 474 Kelurahan/Desa di 27 Kecamatan.

"KPU Lamongan menetapkan rekapitulasi DPT Kabupaten Lamongan untuk Pemilu 2024 sebanyak 1.044.766 orang, dengan jumlah pemilih laki-laki 518.423 orang dan pemilih perempuan 526.353 orang," kata Mahrus. jir

Berita Terbaru

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim: Anggaran Trans Laut Rp15 Miliar Tak Sebanding dengan 538 Pulau

Sabtu, 21 Nov 2026 10:18 WIB

Sabtu, 21 Nov 2026 10:18 WIB

SURABAYAPAGI.com, Surabaya - Alokasi anggaran program Trans Laut Jawa Timur 2027 sebesar Rp15 miliar menuai sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim. Anggaran…

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jerry Christy Yakin Kepemimpinan Ade Jona di BPP HIPMI Sangat Solid

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 19:02 WIB

SURABAYA PAGI, Jakarta-Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menggelar pelantikan kepengurusan masa bakti 2026-2029 di Assembly…

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Pramuka Saka POM MAN 2 Kota Bima Edukasi Obat dan Makanan Aman di Festival Literasi

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 16:36 WIB

SURABAYAPAGI.com, Bima - Semangat mengabdi dan berbagi pengetahuan ditunjukkan anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (Saka POM) MAN 2 Kota…

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Kedok Warung, Perempuan di Driyorejo Diduga Jajakan Jasa Seks

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:11 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Praktik dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok warung makanan dan minuman terbongkar di Kecamatan Driyorejo, K…

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

BKMS Mangkir dari Hearing DPRD Gresik, Nasib Saluran Tambak Mengare Tak Jelas

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:59 WIB

SURABAYAPAGI.com, Gresik – Ketidakhadiran PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera (BKMS) dalam audiensi atau rapat dengar pendapat (hearing) di DPRD Gresik, Kamis (…

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Effect Positif Pemberantasan Rokok Ilegal, Cerutu Jember Tembus di 45 Negara

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 12:44 WIB

SURABAYAPAGI.com, Jember - Keberhasilan industri cerutu Jember menembus pasar ekspor di hampir 45 negara dinilai harus diimbangi dengan perlindungan terhadap…