Partai Domokrat Sering Desak Anies, NasDem Curiga

author surabayapagi.com

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Momen Anies Baswedan saat menemui warga Jawa Tengah, pada Minggu (20/8/2023) yang sekaligus berkeliling untuk bersosialisasi.
Momen Anies Baswedan saat menemui warga Jawa Tengah, pada Minggu (20/8/2023) yang sekaligus berkeliling untuk bersosialisasi.

i

SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief kembali meminta bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan bacawapres untuk didaftarkan ke KPU RI nantinya. Andi menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

Waketum NasDem Ahmad Ali (Mad Ali) menanggapi. Ali meminta Andi Arief untuk bersabar.

"Katakan ke teman-teman Koalisi Perubahan khususnya Demokrat, Bapak Andi Arief, bukan kita saling menuding toh, perbanyaklah sabar dan berikanlah kepercayaan itu kepada Mas Anies. Semakin sering mendesak Mas Anies publik akan mencurigai ada maksud, ada udang di balik batu," kata Ali saat dihubungi, Senin (21/8/2023).

 

Taktik Naikkan Elektabilitas Anies

Sehari sebelumnya, Andi Arief, berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya.

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal KPP agar melakukan evaluasi terkait ini.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Demikian juga Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan hal serupa. Dia mengungkit isi piagam kesepakatan koalisi soal pengumuman capres dan cawapres tidak dilakukan terlalu lama.

"Terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Kriterianya sudah jelas, tak elok jika kemudian terbangun narasi yang terkesan mendikte. Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplit, mengingat dalam piagam kerja sama tiga partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil Presiden 2024-2029," kata Kamhar dalam keterangan tertulis.

 

Pertanyakan Kendala Deklarasi Cawapres

Kamhar Lakumani menyebut deklarasi koalisi sudah dilakukan sejak lama. Karenanya, dia menilai tak ada kendala yang berarti bagi KPP untuk melakukan deklarasi cawapres.

"Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju Pilpres, artinya sudah kelamaan. Lagipula tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda. Koalisi lain mungkin menunggu putusan MK terkait batas umur minimum cawapres, kita tidak demikian," katanya.

Kamhar memandang koalisi Anies memiliki keistimewaan soal momentum, termasuk dalam mendeklarasikan sosok cawapres. Menurutnya, hal ini belum terlambat untuk dilakukan.

"Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini, adalah waktu. Momentum itu diciptakan atau by design, bukan terberi atau given. Deklarasi paket komplit bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan. Masih ada waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. Ini yang mesti dicermati secara seksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi," kata Kamhar

 

Ultimatum Partai Demokrat

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat memberikan ultimatum ke bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan yang tak kunjung menentukan dan mengumumkan cawapresnya.

Demokrat mempertimbangkan untuk mengevaluasi dukungannya kepada Anies jika cawapres tetap tak diumumkan pada bulan Juni.

"Kalau Juni belum deklarasi berpasangan, kemungkinan Demokrat akan mengevaluasi," ucap Kepala Bappilu DPP Demokrat Andi Arief saat dihubungi, Senin (5/6).

Demokrat akan mengajukan usul kepada Anies selaku bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya segera mengumumkan cawapres pada Juni 2023.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief curiga elektabilitas Anies Baswedan terus turun karena cawapres tak kunjung dideklarasikan. n jk/erc/rmc

Berita Terbaru

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Temui Putra Bung Tomo, Khofifah Dorong Pelestarian Sejarah dan Wisata Edukasi Terintegrasi

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:41 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima Bambang Sulistomo, putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, di Gedung Negara Grahadi, S…

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Hadir di Kampus, PLN Bekali Mahasiswa PNM Wawasan Proteksi Gardu Induk Tegangan Tinggi

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:33 WIB

SurabayaPagi, Madiun – PT PLN (Persero) Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (UIT JBM) melalui Unit Pelaksana Transmisi (UPT) Madiun terus m…

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

PLN Edukasi Masyarakat soal Komponen Tagihan Listrik, Konsumsi Energi Jadi Faktor Penentu

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:30 WIB

SurabayaPagi, Jakarta - PT PLN (Persero) mengajak masyarakat untuk memahami pola konsumsi energi serta berbagai komponen yang memengaruhi pembayaran listrik,…

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Pasar Halal Kian Menarik, Ekspansi F&B Premium Mulai Sasar Kota Regional

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 16:27 WIB

SurabayaPagi, Surabaya – Ekspansi bisnis kuliner premium berbasis halal terus menunjukkan tren pertumbuhan di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan p…

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni  ‎

KPK: Sidang Perdana Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pemkot Madiun Digelar 11 Juni ‎

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:56 WIB

‎SURABAYAPAGI.COM, MADIUN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan proses hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga tersangka di lin…

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Rencana Penutupan Akses Bendungan Lahor, Pemkab Blitar Bakal Kehilangan Pemasukan Rp2 Miliar

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

Jumat, 05 Jun 2026 14:33 WIB

SURABAYAPAGI.com, Blitar - Seiring kemelutnya masarakat wilayah Kec.Kepanjen Kabupaten Malang dengan pihak PJT ( Perum Jasa Tirta ) sejak beberapa waktu lalu,…