SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Ketersediaan lahan yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pembangunan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pasalnya lahan yang tersedia berlokasi kurang strategis sehingga menurunkan minat orang dalam membeli rumah subsidi.
Penyediaan hunian murah ini sudah menjadi program dari pemerintah Jokowi, dalam program 1 juta rumah untuk masyarakat kurang mampu. Sejak Presiden ini dilantik 2015 lalu.
Program yang direncanakan untuk dapat mengurangi angka backlog perumahan yang pada 2021 mencapai 12,72 juta. Khusus untuk rumah bersubsidi, pemerintah memberikan batasan harga maksimal dan luas rumah maksimal yang diperbarui hampir setiap tahun.
Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah juga mencakup pembiayaan untuk masyarakat menengah kebawah agar dapat memiliki rumah dengan mencicil.
Di antara program itu adalah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). FLPP diklaim memiliki sejumlah keunggulan diantaranya bunga rendah 5�ngan tenor 20 tahun.
Hingga 2023, jumlah dana FLPP yang telah digelontorkan pemerintah sejak 2010 adalah Rp 108,5 triliun.
Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan anggotanya sempat mengeluhkan pemerintah yang tak kunjung menaikkan batasan harga rumah subsidi. Pengetatan harga itu dilakukan untuk mencegah dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Dia mengatakan ditahannya harga itu membuat pengembang kesulitan menyesuaikan dengan ongkos material dan jasa yang terus naik. Namun, pada 2023 pemerintah sudah membuat aturan terbaru yang menetapkan harga teranyar rumah bersubsidi.
"Kenaikan harga itu dilakukan terukur oleh pemerintah," ka Junaidi.
Selain pada, ketidaktersediaan lahan yang strategis dan harga yang membuat pengembang kesulitan. Ketua Umum Himperra Harry Endang Kawidjaja mengutarakan masalah utama yang dihadapi pengembang dalam membangun rumah bersubsidi, adalah sulitnya perizinan. jk-05/Acl
Editor : Redaksi
