SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Greenpeace Indonesia melakukan kampanye dengan menggunakan gurita raksasa yang mencengkram tiga maneking dengan wajah bakal capres yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.
Aksi ini dilakukan untuk mengajak capres dan cawapres memiliki komitmen serius dalam berpihak kepada rakyat dan melepaskan diri dari agenda oligarki. Hal ini disampaikan oleh Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Iqbal Damanik. Iqbal juga berpendapat bahwa rakyat sudah merasakan dampak buruk dari menguatnya ekonomi-politik oligarki di Indonesia.
Dalam hal ini Iqbal juga mendorong para capres untuk menunjukan hal komitmen tersebut melalui visi-misi yang diserahkan ke KPU.
"Tunjukkan komitmen itu dalam dokumen visi-misi yang diserahkan ke KPU," ujar dia.
Dalam aksi itu juga, dua belas orang pegiat Greenpeace menyelam ke dalam kolam Bundaran HI seraya membawa poster-poster bertuliskan "Pilih Bumi, Bukan Oligarki", "Vote for Climatez Not Oligarchy", dan "Tercekik Polusi Udara, Tercekik Kabut Asap Karhutla".
Iqbal juga mengatakan bahwa publik atau masyarakat harus berani menggugat para capres-cawapres, calon kepala daerah, hingga partai politik untuk melepaskan diri dari cengkeraman oligarki.
"Greenpeace meyakini kekuatan rakyat yang akan menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024 akan mampu melemahkan kekuatan oligarki dan menyelamatkan bumi,” ungkapnya.
Aksi yang dijalankan oleh Greenpeace ini dibubarkan oleh pihak kepolisian. Pembubaran dilakukan di lokasi aksi menjelang pukul 06.30. Pihak kepolisian segera membawa para pegiat Greenpeace ke dalam mobil polisi. Juru Kampanye Media Greenpeace Rahma Sofiana, mengatakan polisi membawa mereka ke Polsek Menteng.
"Menteng," ujar, Jumat (6/10/2023).
Ketika Tempo mendatangi Polsek Menteng, salah satu polisi yang enggan menyebutkan namanya mengatakan pihaknya membubarkan aksi itu karena tidak memiliki izin.
"Itu enggak ada izinnya," ujar dia.
Dilansir melalui keterangan resmi Greenpeace, mengatakan bahwa Pemilu kerap kali menjadi momentum bagi oligarki untuk melanggengkan pengaruh dan kekuasaan mereka. "Mereka ‘berinvestasi’ dengan membiayai para kandidat, bahkan dengan ikut maju di pemilu," tulis Greenpeace.
Kepentingan oligarki, tulis Greenpeace, dapat dilihat dari pengesahan serangkaian regulasi bermasalah, seperti revisi Undang-Undang KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja.
"Begitu juga kebijakan bermasalah lain yang diduga menguntungkan pengusaha" ujar Greenpeace.
Kebijakan-kebijakan itu, lanjut Greenpeace, antara lain dibukanya keran izin ekspor pasir laut, masuknya batu bara dan sawit dalam taksonomi hijau, hingga yang berkedok proyek strategis nasional seperti pembangunan lumbung pangan atau food estate, wisata premium Pulau Komodo, dan Rempang Eco-City. ac
Editor : Redaksi
