.jpg)
SURABAYAPAGI.COM, Jakarta - Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali berpendapat bahwa isu dalam pertarungan di Pemilu 2024 akan berbeda dengan Pemilu 2019. Menurutnya di Pemilu 2024 isu terkait KKN dan perubahan lebih runcing dari isu cebong dan kampret di 2019.
Tersirat ini diakui oleh juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim. Ia mengungkit perlakuan istimewa yang diberikan PDIP terhadap Presiden Joko Widodo dan keluarganya.
Hal itu disampaikan Chico menyusul putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi diumumkan sebagai cawapres Prabowo Subianto.
Baik-baik Saja
Jokowi menyebut hubungannya dengan PDIP ataupun Megawati baik-baik saja.
"Baik-baik saja," kata Jokowi usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10/2023). Jokowi menjawab pertanyaan bagaimana hubungan dengan Megawati dan PDIP usai Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres.
Kepada Gibran dan Bobby
Chico mengatakan perlakuan istimewa itu salah satunya diberikan PDIP kepada Gibran dan menantu Jokowi, Bobby Nasution saat Pilkada 2020.
"Kalau kita bicara soal sejarah tidak ada kurang satu pun apa yang telah PDIP berikan kepada Pak Jokowi, Bu Iriana dan keluarganya. Seperti pencalonan Gibran, Bobby Nasution," kata Chico dalam Political Show CNN Indonesia, Senin (23/10/2023) malam.
Meski begitu, Chico menyebut diumumkannya Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo justru semakin menguatkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai calon paling anti korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di Pilpres 2024.
"Dengan kejadian ini ada yang kita syukuri dari sekian banyak hal yang disayangkan. Bahwa ini mengukuhkan kembali pasangan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan yang paling anti KKN khususnya di nepotismenya," ujarnya.
Menurutnya, penilaian itu bukan berdasarkan pandangan PDIP, melainkan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui survei.
"Saya hanya melihat apa animo masyarakat dan survei yang mengatakan pandangan masyarakat setelah terjadinya putusan MK yang kebetulan ketua MK nya adalah adik ipar Pak Jokowi," ucap Chico.
Beberapa Perbaikan
Studi bertema Next Generation Indonesia yang dipublikasikan British Council tahun lalu menunjukkan, 33 persen responden menilai pemerintahan era Presiden Joko Widodo lebih efektif dibanding pemerintahan era sebelumnya.
Survei yang dilakukan terhadap 3.093 responden itu menyimpulkan, kaum muda merasa pemerintah telah melakukan beberapa perbaikan.
“Ketika ditanya tentang peningkatan dalam sesi kualitatif kami, kaum muda mencatat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan berharap tingkat pengangguran akan menurun, seiring pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19,” tulis laporan tersebut.
Tercatat, 42 persen responden menilai kasus korupsi merupakan isu prioritas yang harus segera diatasi. Para responden mengaku prihatin atas KKN yang sudah mengakar kuat dalam jalinan sistem politik Indonesia. KKN dipandang sebagai kebiasaan yang sudah lekat dalam praktik politik di tingkat lokal maupun nasional.
60 % Netral terhadap Politik
Hasil menunjukkan, 32 persen responden merasa tidak terlibat dalam dunia politik praktis. Sementara, 60 persen responden netral terhadap politik, dan 8 persen menggambarkan diri mereka terlibat aktif dalam dunia perpolitikan.
Meski banyak kaum muda yang menganggap diri mereka tidak terlibat langsung dalam dunia politik, namun nyatanya mereka kerap terlibat dalam percakapan tentang isu-isu politik. Media sosial menjadi sarana yang sering dimanfaatkan Gen Y dan Gen Z untuk menyuarakan aspirasinya
Riset British Council mengusulkan beberapa rekomendasi agar anak muda lebih aktif terlibat dalam dunia politik. Di antaranya, pembukaan ruang yang melibatkan generasi muda. Misalnya dengan penciptaan forum-forum yang membahas pembuatan kebijakan bersama anak muda.
Keterlibatan pemuda juga dapat ditingkatkan dengan pembuatan program ekstrakurikuler pada semua tingkat pendidikan. Ekstrakurikuler tersebut dibuat untuk mempromosikan minat pemuda di bidang politik. Selain itu, riset British Council juga mendorong agar pemerintah menanggapi keprihatinan kaum muda terhadap kasus korupsi secara serius.
Pada sisi lain, kaum muda juga perlu dibekali keterampilan untuk memahami sumber-sumber berita yang valid dan tepercaya. Kemampuan menyaring informasi ini sangat penting, seiring maraknya berita palsu yang bertebaran di media sosial.
Gen Z Deteksi Hoaks
Riset Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Katadata Insight Center terhadap 10.000 responden menunjukkan, mayoritas responden menganggap bahwa keberadaan berita atau informasi yang tidak sesuai fakta adalah permasalahan serius.
Riset yang terangkum dalam laporan bertajuk Status Literasi Digital di Indonesia 2022 itu menunjukkan, 45 persen responden ragu terhadap kemampuan mereka dalam mengidentifikasi hoaks. Hanya 32 persen yang merasa yakin atau pun sangat yakin dapat mengidentifikasi berita palsu.
Jika ditilik lebih lanjut, responden Gen Y dan Gen Z lebih yakin akan kemampuannya dalam mendeteksi hoaks (33 persen), dibanding Gen X (28 persen). Sementara itu, 17,2 persen responden Gen Y dan Gen Z yang pernah terpapar hoaks seputar isu politik cenderung memercayai informasi yang mereka dapatkan. n erc/jk/rmc
Editor : Moch Ilham
