SURABAYAPAGI.COM, Sumenep - Setelah diberitakan di Media Sosial, perihal adanya Gapoktandes yang tidak dilibatkan dalam pembuatan kelompok tani baru, mengundang reaksi di internal Badan Penyuluh pertanian (BPP) di Kab. Sumenep.
Akhmad Zaini, Ketua LSM Super menyoal banyak temuan Gapoktandes yang ada di Kab. Sumenep yang tidak dilibatkan dalam pembuatan kelompok baru.
Baca Juga: Pemkab Sumenep Serahkan 29 Unit Mobil Puskesmas Keliling
Menurut Zaini, kita akan memulai dari daerah pantura tepatnya di Kecamatan Pasongsongan, sebuah informasi dikatakan oleh Gapoktandes di Desa Panaongan Kecamatan Pasongsongan, H. Nasir
Saat ditemui reporter Surabaya pagi, H. Nasir mengaku dirinya tak dilibatkan dalam proses pembuatan kelompok baru, hanya pada saat sertifikat itu terbit, pihaknya dikasih tahu. Katanya kepada Surabaya pagi, Kemarin
Menurut, H. Nasir, pihaknya merasa sudah tidak dianggap sebagai Gapoktandes di desa panaogan, makanya pihaknya memilih untuk memundurkan diri dari jabatan Gapoktandes. Tegasnya
"Pada pertemuan kemarin yang di kantor BPP dan PPL , saya sampaikan jika keberadaan saya sebagai Gapoktandes sudah tidak dianggap, makanya saya memilih memundurkan diri saja"
Baca Juga: Madura Body Contest Upaya Penggerak Sektor Pariwisata di Sumenep
Alasan memundurkan diri saya, karena dianggap sudah tidak kondusif lagi, bayangkan saja, Keberadaan lahan di Dusun Banasare itu kurang lebih 30 Hektar dan memiliki tiga kelompok tani, diantaranya, Kelompok Tani Sari Kembang, Kelompok Tani Sumber Mekar dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Nurul Hikmah.
"Lahan kurang lebih 30 Hektar itu saya kira sudah cukup dengan adanya tiga kelompok, dan hal itu sesuai dengan RDK dan RDKK, jadi jika masih ditambah dengan satu kelompok jadi ada empat kelompok,terus lahan itu diambil dari mana"
Jadi, kata dia, keterbatasan lahan itu seharusnya menjadi pertumbangan bagi PPL dan BPP dalam memproses adanya kelompok baru. Jika sekiranya kurang maksimal kenapa harus ditambah. Kilahnya
Baca Juga: Penerbangan Perintis Sumenep-Jember Ramai Pasca Lebaran
Untuk diketahui, kata H. Nasir, jika BPP dan PPL sebelumnya tidak berkenan jika ada kelompok baru didirikan di dusun Banasare, karena melihat luas lahan sesuai dengan RDKK
namun, sambungnya, pada saat terjadinya perolingan jabatan yang baru di BPP dan PPL tiba-tiba ada kelompok baru tanpa melibatkan Gapoktandes, dan Kelompok baru itu bernama kelompok Sriwijaya. Pungkasnya. AR
Editor : Moch Ilham
